Kemenkeu Bantu Pembiayaan Pembangunan UIN Sunan Gunung Djati

Bandung Raya

Rabu, 17 Juli 2019 | 15:55 WIB

190717155549-kemen.jpg

Irwina Istiqomah

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) RI membiayai pembangunan sarana dan prasarana perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Pembangunan tersebut meliputi gedung kuliah terpadu dan gedung laboratorium terintegrasi.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman mengatakan, dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih unggul serta kompetitif.

"Semoga nantinya bisa melahirkan lulusan mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Djati dengan kualitas yang tinggi, berdaya saing, dan profesional," katanya di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu (17/7/2019).

Pembiayaan SBSN untuk gedung perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati ini, lanjutnya, merupakan yang ketiga kalinya, setelah pertama kali pada tahun 2016 dengan alokasi dana sebesar Rp 40,72 miliar untuk membiayai pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus II dan alokasi sebesar Rp 45,72 miliar pada tahun 2017 untuk membiayai pembangunan Gedung Pasca Sarjana.

Untuk alokasi tahun 2019 ini, SBSN akan membiayai pembangunan dengan alokasi sebesar Rp 30 miliar. Secara umum, pembiayaan SBSN untuk proyek di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan total pembiayaan sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp 9,05 triliun.

"Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembangunan proyek Embarkasi Asrama Haji, Kantor Pusat Pelayanan Haji Terpadu, Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, Madrasah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, serta Gedung Pusat Layanan Halal," tuturnya.

Adapun pembiayaan SBSN untuk gedung perkuliahan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) rutin dilakukan sejak tahun 2015 dengan akumulasi nilai pembiayaan sampai dengan tahun 2019 mencapai Rp 4,80 triliun. Total sebanyak 55 PTKIN dari total 57 telah mendapatkan pembiayaan dari SBSN secara bergantian setiap tahun.

Luky menyebut bahwa penerbitan SBSN juga dapat ditujukan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek pemerintah yang terdapat dalam APBN. Pada tahun anggaran 2019, nilai pembiayaan proyek SBSN yakni Rp 28,43 triliun yang terdiri dari 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

"Kita harapkan melalui berbagai pembangunan proyek yang dibiayai dari SBSN, pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur sektor pendidikan, kesehatan, dan perhubungan," jelasnya.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA