Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Cisinga Dijebloskan ke Bui

Bandung Raya

Selasa, 16 Juli 2019 | 19:02 WIB

190716190323-tersa.jpg

Lucky M. Lukman

PENYIDIK Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menahan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga), Kab. Tasikmalaya. Mereka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar.

Proses penahanan dilakukan setelah keempat tersangka menjalani pemeriksaan sejak Selasa (16/7/2019) pagi hingga pukul 16.50 WIB. Para tersangka masing-masing berinisial BA selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK, MM selaku Tim Teknis dan PPHP, dan DS alias Dede Deudeul dari pihak swasta. Seorang tersangka lainnya, IP tidak ditahan dengan alasan sakit dan harus menjalani cuci darah seminggu dua kali.

Dari pantauan galamedianews.com di Gedung Kejati Jabar, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, para tersangka dibawa keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan mendapat pengawalan dari petugas Kejati Jabar.

Dua unit kendaraan disiapkan petugas di halaman Kejati Jabar. Tiga orang tersangka pria, yakni BA, MM dan DS dimasukkan ke mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Rutan Klas I Bandung (Kebonwaru), di Jln. Jakarta. Sementara tersangka berinisial RR dibawa ke Lapas Wanita Sukamiskin menggunakan mobil minibus.

Ditanyai wartawan sebelum masuk ke mobil tahanan, tersangka BA tak menjawab apa-apa. Pun dengan tiga tersangka lainnya. Mereka hanya menunduk dan berusaha menghindari dari sorotan kamera wartawan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar, Anwarudin menjelaskan, para tersangka akan ditahan untuk 20 hari ke depan guna proses penyidikan lebih lanjut. Mereka ditahan karena sudah memenuhi persyaratan.

Ditambahkan Anwarudin, kasus tersebut terungkap atas laporan masyarakat pada Mei 2018. Pembangunan jembatan Cisinga itu menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 25,2 miliar. Pada pelaksanaannya, pembangunan dilakukan oleh DS alias Dede Deudedul dan IP dengan meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi milik Endang Rukanda.

Anwarudin melanjutkan, dalam pelaksanaannya sengaja dibuat tiga kali addendum dengan tujuan untuk mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh tersangka RR dan MM atas persetujuan dari BA.

"Berdasarkan Laporan Hasil Observasi dan Analisa/Uji Forensik dari ahli, diperoleh selisih harga sebesar Rp 4 miliar lebih yang dianggap sebagai kerugian negara," ungkap Anwarudin.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3, UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan  atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka DS menerima keputusan penyidik untuk menahan kliennya. Mereka akan memberikan "perlawanan" pada saat perkara disidangkan di pengadilan.

"Kami hormati keputusan penyidik, karena bagaimana pun itu kewenangan mereka. Yang jelas nanti akan kami urai semuanya di persidangan, terkait sangkaan-sangkaan kepada klien kami," ujar kuasa hukum DS, Rizqi Rizgantara.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA