Di Jawa Barat Hanya 20% Pekerja Konstruksi yang Kantongi Sertifikat

Bandung Raya

Selasa, 16 Juli 2019 | 14:32 WIB

190716143251-di-ja.jpg

Irwina Istiqomah

PEMBANGUNAN gedung dan infrastruktur saat ini gencar digalakkan, tak terkecuali di Jawa Barat. Namun sayangnya, tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi di Jabar baru 20 persen.

Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar terus berupaya agar tenaga kerja konstruksi di Jabar memiliki sertifikat sehingga kompetensinya diakui. Hal ini pun sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja di bidang bangunan harus berserifikasi.

Pengurus LPJK Jabar, Asep Candra mengatakan, tenaga kerja konstruksi yang mengantongi sertifikat dapat mempengaruhi upah yang lebih tinggi. Hanya saja kendala yang dihadapi ialah kesadaran para buruh yang merasa sertifikasi bukanlah hal penting.

"Mereka malas untuk memperhatikan persoalan sertifikasi ini karena perusahaan juga terkadang tidak bertanya kepada tukangnya punya sertifikat atau tidak," ujarnya di Zidam III Siliwangi, Selasa (16/7/2019).

Menurutnya, tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Jabar harus ditingkatkan seiring pula dengan berbagai macam pembangunan fisik. "Angka 20 persen yang belum punya sertifikat bagi pekerja konstruksi di Jabar itu bisa dibilang paling tinggi dibanding yang lain," ujarnya.

Candra menyebut, biaya sertifikasi relatif terjangkau. Untuk tukang dikenakan biaya sebesar Rp 200.000, sedangkan untuk ahli sebesar Rp 1.250.000 karena ada program pelatihan, pembekalan, dan pengujian.

"Kalau tidak ada sertifikat tidak boleh dipekerjakan, terutama yang mengerjakan bangunan pemerintah dan gedung pencakar langit," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga kerap memantau buruh yang bekerja pada proyek pembangunan pusat perbelanjaan. LPJK Jabar ingin memastikan para buruh yang dipekerjakan ialah yang memegang sertifikat sehingga kualitas bangunan lebih terjamin.

"Ada sanksinya kalau mempekerjakan buruh tanpa sertifikat bisa sampai pembangunannya dihentikan," ucapnya.

Lebih lanjut, sertifikasi pekerja konstruksi jadi penting juga lantaran anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan, paling besar diserap untuk alokasi upah buruh. Maka dari itu, program sertifikasi perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Tenaga kerja Indonesia (TKI) banyak yang tidak punya sertifikasi. Kita kalah sama Bangladesh. Karena ijazah saja itu tidak laku dibawa ke luar negeri," ujarnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA