DPRD Sesalkan SMAN 1 Ciwidey Patok Biaya Tinggi untuk Siswa Baru

Bandung Raya

Kamis, 11 Juli 2019 | 14:03 WIB

190711140623-dprd-.jpg

net

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung merasa prihatin dengan sikap pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ciwidey, yang mematok biaya cukup tinggi bagi calon siswa baru. Apalagi biaya yang dibebankan pada siswa baru ini setengahnya harus dibayar lunas dan dianggap mengundurkan diri ketika belum dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Tedi Surahman mengatakan, memang saat ini kewenangan SMA/SMK berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga pihaknya tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan tersebut. Namun demikian, para siswa yang sekolah di SMA/SMK ini adalah masyarakat Kabupaten Bandung yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan wakilnya di parlemen. 

"Sangat memprihatinkan, sampai ditolak saat ada orang tua calon siswa yang bawa uang kurang. Dan anehnya kok setiap tahun ada uang bangunan. Jangan suka mengada ada lah. Meskipun sekarang itu kewenangannya di Provinsi, saya tetap mengimbau agar pihak SMAN 1 Ciwidey tidak berlaku seperti itu, pakai hati nuraninya dong," ujar Tedi saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (11/7/2019).

Menurut Tedi, seharusnya pihak sekolah dapat lebih bijaksana dalam persoalan biaya. Apalagi, sekolah negeri itu sebagian besar pembangunan dan juga operasionalnya dibiayai oleh negara.

"Kalau ada siswa yang tidak bayar, yang rugi juga bukan uang pribadi kepala sekolah kok. Seharusnya pihak sekolah juga peka melihat keadaan sekitarnya, lihat banyak pekerja serabutan dengan upah kecil tapi disatu sisi mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Harusnya sekolah negeri sebagai perwakilan negara, hadir di tengah-tengah rakyatnya. Komite sekolah juga seharusnya berpihak dan memperjuangkan orang tua siswa," terangnya.

Dirinya berharap, kewenangan SMA/SMK dikembalikan kepada Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota. Agar pihak sekolah lebih dapat dikontrol dan diawasi oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam pembiayaannya, pemerintah Kabupaten/Kota bisa turut membantu.

Sebelumnya diberitakan, orang tua calon siswa baru di SMAN 1 Ciwidey mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka bayar. Apalagi uang sebesar Rp 4.100.000 itu wajib dibayar setengahnya, sedangkan sisanya dicicil selama satu tahun.

Salah seorang orang tua calon siswa warga Kp. Cimuncang, Desa/Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, berinisial Toto Warsito (53) mengakui, PPDB SMA dan SMP tahun ini benar-benar memberatkan. Ia yang hanya bekerja sebagai sopir serabutan itu, harus membayar biaya sekolah kedua anaknya yang masuk ke SMA dan SMP.

"Memang saya bersyukur, anak saya diterima di SMAN 1 Ciwidey. Tapi yang membuat saya bingung, harus bayar biaya masuk sekolahnya sampai Rp 4.100.000. Katanya wajib dibayar setengahnya. Sisanya dicicil selama satu tahun," ungkap Toto saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (9/7/2019) lalu.

Dirinya pun terpaksa meminjam uang kepada saudaranya, agar anaknya bisa tetap sekolah. Sebab, dari informasi yang diterima Toto, pembayaran terakhir itu pada, Jumat (5/7/2019) lalu.

"Alhamdulillah sekarang mah sudah dibayar setengahnya, tapi tetap saya harus memikirkan pembayaran sisanya dengan dicicil. Belum lagi bayar uang yang saya pinjam ke saudara saya. Katanya kalau lewat dari tanggal 5 Juli, dianggap mengundurkan diri oleh pihak sekolah," katanya.

Makanya banyak orang tua calon siswa, termasuk Toto pontang-panting mencari pimjaman untuk membayar setengah dari biaya masuk sekolah tersebut. Bahkan, kata dia, saat yang bersamaan dengan istrinya membayar itu ada orang tua calon siswa yang hanya membawa uang sebesar Rp 1 juta ditolak pihak sekolah.

"Kan yang bayar ke sekolah istri saya, istri saya cerita ada orang tua calon siswa yang terpaksa pulang karena uang Rp 1 juta yang dia bawa itu ditolak pihak sekolah. Biaya yang harus kami bayar untuk sekolah itu sangat berat, apalagi orang seperti saya cuma sopir serabutan dan anak-anak saya belum punya Kartu Indonesia Pintar(KIP) dan jaminan sosial lainnya," ujarnya.

Toto melanjutkan, menurut pihak sekolah, total uang sebesar Rp 4.100.000 tersebut yang wajib dibayar saat ini rinciannya adalah Rp 1,5 juta untuk uang bangunan, Rp 900 ribu seragam dan Rp 200 ribu untuk SPP. Sedangkan sisanya harus dicicil selama setahun oleh siswa.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA