Agar SPP SMA/SMK Gratis, Pemprov Jabar Harus Hemat Anggaran Rp 2 Triliun

Bandung Raya

Selasa, 18 Juni 2019 | 18:21 WIB

190618181903-agar-.jpg

net

Ilustrasi.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berencana menggratiskan biaya Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) SMA/SMK tahun 2020. Rencana tersebut segera dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, untuk memuluskan rencana tersebut harus ada penghematan anggaran sebesar Rp 2 Triliun, dan mengalihkan pos anggaran ke pendidikan.

"Ya (SPP gratis) itu sedang diwacanakan Insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan," kata Ridwan kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/6/2019).

Menurut Emil panggilan Ridwan Kamil, pihaknya segera membahas bersama DPRD Jabar mengenai rencana tersebut. Pihaknya akan melakukan sejumlah penghematan yang nantinya dialokasikan untuk mensubsidi biaya pendidikan SMA dan SMK.

"Kalau dewan menyetujui kita melakukan penghematan-penghematan sehingga hasil penghematannya bisa kita alokasikan untuk SPP SMA/SMK negeri dan swasta untuk yang tidak mampu," ujarnya.

Meski begitu, Emil belum merincikan penghematan tersebut akan dilakukan di sektor mana saja. Ia hanya memperkirakan penghematan mencapai Rp 2 triliun.

"Sekitar dua triliun makanya berat, tidak mudah," kata Emil.

Seperti diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diperkirakan menampung 281.950 siswa lulusan SMP yang masuk SMA dan SMK Negeri di Jabar. Proses penerimaan skemanya 90 persen untuk zonasi, 5 persen jalur prestasi dan 5 persen jalur perpindahan orang tua.

Sementara itu menanggapi rencana tersebut ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, pihaknya akan melihat dana yang nanti dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Pasalnya, DPRD Jabar baru menyelesaikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Rencana sekolah gratis bagi kita cukup bagus bagi masyarakat, tapi kami tentunya akan melihat kembali kemampuan keuangan daerah di Jabar. Kita akan melihat struktur APBD bagaimana," kata Ineu, di tempat terpisah.

Karena kata Ineu, secara Undang-Undang, alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebesar 20 persen dari APBD. Sehingga, selama ini anggaran pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat terhitung cukup banyak.

"Kita sudah punya previlage untuk pendidikan 20 persen. Selama ini juga Jawa Barat selama saya jadi ketua lebih dari 20 persen. Jadi sudah banyak anggraan pendidikan tapi pengaturannya bagaimana nanti kita lihat," ucap Ineu.

Menurut Ineu, 20 persen dari APBD Provinsi Jabar untuk pendidikan sekitar Rp7 triliun. Namun Ineu pun menanyakan sekolah gratis tersebut apakah sudah dirinci lebih detail, karena SMA/SMK di Jabar sangatlah banyak, dan bukan hanya pada persoalan SPP gratis, namun kepentingan sekolah lain seperti sarana prasarana yang harus diperhatikan.

"Kami akan lihat nanti secara detail, semoga menjadi kebutuhan dan segera akan dihitung," tuturnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR