Pemkot Bandung Terus Perbaiki Sistem Pengelolaan Aset

Bandung Raya

Kamis, 13 Juni 2019 | 18:39 WIB

190613184013-pemko.jpeg

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung terus memperbaiki sistem pengelolaan aset, termasuk gedung-gedung yang baru seperti Museum Kota Bandung dan Bandung Creative Hub (BHC).

Mengingat kedua infrastruktur unggulan tersebut perlu dikelola secara baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan aset bisa lebih tertib.

"Kita sedang membenahi, tidak hanya museum. Tapi semua aset Kota Bandung yang merupakan tempat pelayanan publik, baik museum, BCH, semua sedang kita rapikan, tertibkan, dengan sistem pengelolaan aset yang benar," ungkap Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kota Bandung, Kamis (13/6).

Diakuinya, ada beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan baik dari sisi pembangunan maupun pengelolaan. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengevaluasi seluruh proyek pembangunan.

Dengan demikian, Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengelolaan bisa berembuk dan menyelesaikannya. Hal itu, agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Saya minta semua pihak yang terlibat, yang membangun di sana, harus duduk bersama. Dan penyelesaian kasus ini memerlukan proses, maka setiap tahapan ditempuh sesuai dengan aturan," tuturnya.

Dikatakannya, upaya tersebut agar masyarakat bisa menggunakan setiap fasilitas dengan sebaik-baiknya. Maka pengelolaan yang dilakukan harus benar, sistem yang baik, dan sesuai dengan undang-undang.

"Kita kan sudah punya Perda tentang pengelolaan aset daerah kita," ujarnya.

Sebelumnya Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna menerangkan untuk revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031, idealnya menitik-beratkan pada penataan ruang infrastruktur. Termasuk mewadahi rancangan jalur transportasi dan menciptakan kawasan berorientasi transit.

"Ruang ini harus fleksibel mengakomodasi kepentingan yang menyangkut infrastruktur. Itu hal yang kita tawarkan dalam rangka merevisi Perda Nomor 18 Tahun 2011 ini," ucapnya.

Ema menilai untuk mencapai visi Kota Bandung sebagai kota unggul, nyaman, sejahtera dan agamis, maka perlu mengedepankan aspek pembangunan infrastruktur.

"Khususnya guna mengimplementasikan visi kota yang unggul dan nyaman bagi warganya. Maka infrastruktur punya korelasi yang erat," ujarnya.

Ia mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Menurutnya, stasiun akhir dari kereta tersebut tidak berada di wilayah Kota Bandung tetapi di Tegal luar Kabupaten Bandung. Sehingga perlu akses transportasi dari stasiun Tegal luar ke wilayah Kota Bandung.

"Ini salah satu program nasional strategis yang perlu kita dukung. Titik Jakarta, dari Halim, titik Bandung di Tegalluar. Tapi akses dari Tegal luar menuju Kota Bandung ini yang harus kita akomodir," terangnya.

Selain berbagai hal tersebut, pihaknya juga menyebutkan perumusan perubahan industri kreatif menjadi ekonomi kreatif, cagar budaya dan pemanfaatan sumber daya alam daerah. Dimana harus jadi titik berat dalam Raperda RTRW Kota Bandung.

Sehingga ada kekhasan Kota Bandung yang perlu ditonjolkan di beberapa wilayah.

"Ada beberapa wilayah bersifat tematik sehingga ciri atau kekhasan ini akan terlihat. Tentunya kita harus mengawalinya dengan menyiapkan kebijakan," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR