Tuntutan Pencabutan SK.25 Terus Bergulir

Bandung Raya

Rabu, 12 Juni 2019 | 15:11 WIB

190612151242-tuntu.jpg

Engkos Kosasih

TUNTUTAN pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Cagar Alam (CA) Kamojang dan CA Papandayan menjadi Taman Wisata Alam dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat terus bergulir.  Hal itu diungkapkan Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Kidung Saujana kepada galamedianews.com di Ibun Kabupaten Bandung, Rabu (12/6/2019).

Kidung Saujana mengatakan, Aliansi Cagar Alam Jawa Barat terus berupaya melakukan langkah-langkah dan menuntut serta meminta kejelasan status SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tersebut.

"Kami dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat tetap untuk menuntut pencabutan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018," jelasnya.

Selain itu, imbuh Kidung, pihaknya menuntut Kementerian LHK segera menyampaikan legitimasi tertulis dalam konferensi pers perihal Status Cagar Alam Kamojang
dan Cagar Alam Gunung Papandayan.

"Kami menuntut keterbukaan informasi publik perihal berbagai Surat Keputusan KLHK terkait Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan. Kami juga menuntut KLHK dan BBKSDA Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi dan publikasi aturan Cagar Alam secara komprehensif, massive, progresif dan komunikatif," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pegiat Lingkungan Kabupaten Bandung, Denni Hamdani kembali menyikapi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di kawasan Kamojang Kabupaten Bandung dan kawasan Papandayan Kabupaten Garut.

Perubahan status cagar alam menjadi taman wisata alam itu pada lahan seluas 4.000 hektare lebih. Intinya, disitu belum terdata secara kuantitatis maupun kualitatisnya. "Kuantitatis atau luasan lahannya belum fix, karena Bu Menteri LHK sepertinya memberikan ruang dilakukan peninjauan kembali dan revisi SK.25 tersebut," kata Denni kepada galamedianews.com di Bale Rancage Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Meski ada ruang untuk peninjauan kembali dan revisi, kata Denni, SK tersebut sepertinya akan tetap ada. Kalaupun ada revisi, mungkin ada perubahan angka, dan adanya batasan ini sebenarnya harus dicermati.

"SK.25 ini, sebenarnya argumentasinya dari mana. Untuk kepentingan siapa argumentasinya. Kalau dalihnya hanya kepentingan energy panas bumi, itu sebagai dalih yang berlebihan," ungkapnya.

Denni mengatakan, dalam pembahasan SK.25 itu, bukan diturunkan statusnya, tetapi perubahan fungsi cagar alam menjadi taman wisata alam. "Seluas 4.000 ha lebih yang dirubah statusnya, itu dilihat dari aspek luasan. Sementara di lapangan masih banyak kawasan yang relatif masih hijau. Sehingga tak ada dalih cukup kuat untuk perubahan fungsi kawasan itu," kata Denni.

Ia menuturkan, lain halnya warna "kuning" karena terjadi perambahan kawasan hutan karena telah terjadi proses pembiaran.

"Penurunan status bisa karena terjadi perambahan hutan. Proses restorasi kawasan atau perbaikan lingkungan memungkinan diturunkannya status kawasan," jelasnya.

Denni pun tak berharap, perusakan kawasan oleh manusia, sedangkan perbaikan diserahkan ke alam. "Jika dilihat dari kaca mata awam, sulit dicapai hasil yang optimal dengan waktu singkat," katanya.

Beda dengan bencana alam gunung meletus, katanya, perbaikan lingkungannya tak ada intevensi manusia. "Biarkan alam yang memulihkan sendiri alam tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut Denni mengatakan, restorasi kawasan dilakukan dengan intervensi manusia, yaitu melalui Undang-Undang dalam upaya penyelamatan. Selama ini sudah dilakukan sejumlah pihak maupun komunitas dalam pemulihan kawasan di Desa Cihawuk yang masuk kawasan Kamojang Barat.

"Intinya kami tegaskan jika terjadi kerusakan kawasan karena ada intervensi manusia, perbaikan percepatan pemulihannya oleh manusia," katanya.

Denni mengatakan, sebenarnya turunnya SK tersebut, pihaknya harus tahu argumentasinya dari tim terpadu yang menjadi dasar keputusan turunnya SK tersebut.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR