Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi Sungai Citarum Masih Terkendala

Bandung Raya

Rabu, 12 Juni 2019 | 12:16 WIB

190612121905-pembe.jpg

Pikiran Rakyat

Ilustrasi.

PEMBEBASAN lahan seluas 28.000 meter persegi yang terkena proyek normalisasi Sungai Citarum di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum tuntas, terutama bagi yang belum lengkap dalam pemberkasannya.

"Masih ada sekitar 15 pemilik yang sertifikatnya lahannya belum selesai karena dijaminkan ke bank atau persoalan lainnya," kata Sekretaris Desa Sukamaju Iwan Hermawan kepada galamedianews.com di ruang kerjanya, Rabu (12/6/2019).

Iwan menjelaskan, dari luas lahan 28.000 meter persegi itu, tersebar di 74 bidang lahan dengan pemilik 64 orang. Namun bagi yang sudah lengkap pemberkasannya, sudah dilaksanakan pencairan nilai ganti untung lahan kepada para pemiliknya.

"Yang sudah menerima buku rekening bank dan pemberkasannya sudah lengkap, sudah menerima pencairan uang penganti melalui rekening masing-masing pemilik lahan," katanya.

Selain belum lengkap pemberkasannya, imbuh Iwan, masih ada di antara pemilik lahan yang belum menerima buku rekening bank. Sementara dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) saat berkoordinasi dengan apaatur Desa Sukamaju meminta untuk segera mempercepat kelengkapan pemberkasan untuk percepatan pembebasan lahan.

"Sertifikat lahan yang sempat dijadikan jaminan ke bank itu, tentunya menghambat dalam proses pemberkasan untuk pembebasan lahan," ungkapnya.

Iwan mengatakan, sejauh ini dalam proses pembebasan lahan di daerah aliran Sungai Citarum sekitar sepanjang 3 km di Desa Sukamaju itu, tidak ada yang sampai ke pengadilan.

"Walaupun sempat ada, tapi sempat diralat kembali dan dicabut tidak jadi menempuh proses di pengadilan. Tetapi yang jelas, dalam penentuan harga tanah bervariasi yaitu antara Rp 300.000 sampai Rp 700.000 per meter persegi setelah ditetapkan tim independen," kata Iwan.

Dikatakannya, dari sepanjang sekitar 3 km lahan yang terkena pembebasan proyek normalisasi Sungai Citarum itu, dengan lebar bervariasi antara 7 meter sampai 10 meter dari bibir Sungai Citarum hingga ke arah daratan.

"Namun kapan proyek pengerjaan normalisasi Sungai Citarum itu, belum diketahui pasti. Tetapi ada informasi, setelah pembayaran lahan tuntas atau selesai, mungkin saja pengerjaan proyek langsung dikerjakan. Mengingat pembayaran lahan sudah lebih dari 50 persen, meski masih banyak yang belum dicairkan dengan kendala pemberkasan dari pemilik lahan. Jadi kendalanya bukan dari BPN dan BBWS Citarum, tapi berkas yang belum lengkap. Bahkan, dari BPN minta cepat untuk dilengkapi pemberkasannya," jelas Iwan.

Namun disingung tentang lahan pabrik industri yang ada di bantaran Sungai Citarum, Iwan belum mengetahui pasti. Begitu juga dengan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI). "Apakah sosialisasinya dari pemerintah terkait langsung ke pabrik dan PT. KAI, kita belum tahu pasti. Tapi untuk bidang ukurnya ada, namun untuk pemberkasannya ke desa enggak ada," ungkapnya.

Ia mengatakan, proyek normalisasi Sungai Citarum ini untuk menanggulangi banjir yang selama ini terjadi di kawasan Majalaya dan sekitarnya. Selain itu untuk menanggulangi persoalan ekonomi masyarakat yang disebabkan banjir luapan Sungai Citarum.

Ia mengatakan, selain lahan milik warga, ada juga lahan makam yang terkena pembebasan proyek normalisasi Sungai Citarum tersebut. "Ada sekitar 10 makam yang harus dibongkar dan dipindahkan karena terkena pembebasan normalisasi Sungai Citarum," katanya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA