Cegah Konflik Pascapilkades, PemDes Terapkan Pola Warga Bojong Emas Anu Someah

Bandung Raya

Selasa, 11 Juni 2019 | 18:19 WIB

190611182107-cegah.jpg

Engkos Kosasih

UNTUK mencegah terjadinya potensi konflik pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Bandung pada 27 Oktober 2019 mendatang, Pemerintahan Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung terapkan pola "warga Bojong Emas anu someah".

Hal itu diungkapkan Pjs. Kepala Desa Bojong Emas, Dede Irman Gunadi didampingi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong Emas Aep Jukardi kepada galamedianews.com, Selasa (11/6/2019).

Dede mengatakan, menerapkan pola warga Bojong Emas anu someah itu, merujuk pada peristiwa sejarah sebelumnya pada pelaksanaan pascapilkades terjadi konflik di antara warga yang tak puas atas hasil pilkades.

"Kita ingin merubah paradigna baru dalam pelaksanaan pilkades Bojong Emas aman. Kita ingin menciptakan sejarah baru pilkades Bojong Emas aman. Hal ini sudah menjadi kesepakatan dan komitmen tiga lembaga desa, yakni pemerintahan desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Kita ingin pilkades Bojong Emas benar-benar sukses," kata Dede.

Dede mengatakan, untuk menciptakan situasi aman pascapilkades, para calon harus siap kalah dan tpdak mengerahkan massa. Meski dalam pilkades sebelumnya yang berujung konflik, tahapan pilkades sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mulai dari sekarang, kita akan merubah pola pikir (mindset) dan kultur masyarakat jelang maupun pascapilkades. Jangan sampai ada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap calon kades yang kalah menjadi pemicu konflik," jelasnya.

Sementara Aep Jukardi mengatakan, kerawanan terjadi konflik pada pelaksanaan pilkades itu, terjadi pascapilkades seperti yang terjadi pada pilkades sebelumnya. "Sejak awal, ada kejadian itu pascapilkades," katanya.

Menurut Aep, dalam setiap pelaksanaan pilkades Bojong Emas, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengacu pada peraturan bupati, peraturan daerah dan Kementerian Dalam Negeri RI. "Kearifan lokal atau muapan lokal juga tetap ada," katanya.

Lebih lanjut Aep mengatakan, dalam menyikapi konflik pada pilkades sebelumnya, akibat ketidakpuasan dari calon kepala desa yang kalah dan tak menerima kekalahan.

"Terjadinya huru-huru yang kami ketahui itu, pascapilkades. Di pilkades Bojong Emas, terjadi konflik hanya pascapilkades. Itu pelampiasan ketidakpuasan hasil pilkades," katanya.

Ia mengatakan, terjadinya konflik pascapilkades itu berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) warga setempat. Terkait jelang pilkades itu, pihaknya saat ini sedang menghadapi tahapan pembentukan panitia pilkades dengan jumlah pemilih lebih dari 8.900 orang berdasarkan daftar pemilih sebelumnya.

"Panitia pilkades dari unsur masyarakat dan pemerintah desa. Panitianya yang menguasai urussn pemerintahan dan keorganisasian. Mereka paham dan sudah pengalaman mekanisme pilkades. Diutamakan, panitianya netral," katanya.

Ia pun sudah sering melakukan sosialisasi kepada RT, RW, disaat pelaksanaan musyawarah.

"Ini untuk menjaga kedamaian, dan ketentraman lebih diutamakan," ungkapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR