DPRD Kota Bandung : Sistem Zonasi PPDB jadi Tantangan untuk Pemerintah

Bandung Raya

Jumat, 24 Mei 2019 | 19:03 WIB

190524190507-dprd-.jpg

MASA pendaftaran PPDB yang termasuk singkat, antusias masyatakat untuk mendafatrkan anaknya cukup tinggi. Terlebih setiap sekolah dikunjungi lebih dari 200 orang tua siswa setiap harinya.

Walau demikian, masih banyak orangtua yang merasa bingung dengan mekanisme penghitungan jalur yang disediakan dalam PPDB 2019, khususnya sistem zonasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu menilai penerapan sistem zonasi pada PPDB, merupakan tantangan bagi Pemkot Bandung. Terlebih sistem tersebut, sesuai peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Permen Nomor 51 tahun 2018. 

Dimana salah satu pertimbangan penting dalam aturan zonasi, adalah kedekatan lokasi antara lokasi rumah ke sekolah dan sebaliknya.

"Jadi bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Sehingga bila ada siswa yang tidak tertampung oleh sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta dengan kualitas sama baiknya dan harga yang juga terjangkau," ungkapny saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jumat (24/5/2019).

Menurutnya dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di Kota Bandung, maka pemerintah, pihak sekolah swasta serta masyarakat perlu duduk bersama dan memahami kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian, setiap anak bisa bersekolah dan penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Seperti beberapa waktu lalu, ada beberapa orang tua yang mengeluhkan terkait belum meratanya sekolah di setiap wilayah kota bandung. Karena masih ada wilayah-wilayah tertentu, yang masih membutuhkan keberadaan atau penambahan sarana sekolah bagi warga sekitarnya," tuturnya.

Oleh karena itu, persoalan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk bisa mempersiapkan sarana sekolah di tempat-tempat yang masih kekurangan. Namun dengan kualitas yang sama baiknya terutama di wilayah padat penduduk.

"Kalau masalah guru, mau dimanapun sama, semua lulusan UPI, hanya mungkin sarana prasarana dari masing-masing sekolah saja yang masih perlu ditingkatkan," katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada para orang tua calon peserta didik yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri, agar tidak larut dalam kekecewaan bahkan berputus asa. Sebaiknya justru mampu memberikan semangat dan meyakinkan bagi putra-putinya untuk tetap bersekolah, meskipun di sekolah swasta.

"Dimana pun anak itu bersekolah kualitas gurunya mah tetap sama, jangan sampai terbawa perasaan oleh anaknya. Tapi justru harus bisa membesarkan hati anaknya untuk tetap bersekolah, karena yang menentukan prestasi anak tersebut bukan lokasi dimana bersekolah, tapi kemampuan dirinya sendiri," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR