Dadang : Sistem Zonasi PPDB Merugikan Siswa Berprestasi

Bandung Raya

Selasa, 21 Mei 2019 | 15:04 WIB

190521150502-dadan.jpg

ANGGOTA DPRD Kabupaten Bandung dari Komisi D H. Dadang Supriatna menilai penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat merugikan siswa berprestasi. Pasalnya, tidak memberikan keleluasaan kepada anak didik untuk melanjutkan pendidikan.

"Sistem zonasi dapat menghambat siswa berprestasi. Sistem zonasi setelah ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada 1 Januari 2017 lalu. Kami sempat mendatangi Kementerian dan meminta sistem zonasi ditunda karena merugikan para siswa berprestasi," kata Dadang kepada wartawan di kantor DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (21/5/2019).

Ia mengatakan, saat mendatangi Kemendikbud RI, mendapat jawaban bahwa sistem zonasi sudah diprogramkan atau dicanangkan sejak 32 tahun lalu. "Apa yang disampaikan Kemendikbud RI itu tudak bisa ditarik kembali. Tetapi adanya sistem zonasi itu sangat merugikan bagi siswa yang kreatif, cerdas yang benar-benar mau belajar," ungkapnya.

Dadang mengatakan, berkaitan dengan PPDB ini bergantung pada keputusan bupati. "Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung apakah mau dijalankan terus sisten zonasi ini sesuai keputusan Kemendikbud RI atau ada kebijakan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Soalnya, sudah dua tahun ini penerapan zonasi," kata Dadang.

Ia menyatakan, melihat fenomena di lapangan seperti itu, dari Komisi D mengharapkan ada grand desain secara menyeluruh. Hal itu untuk mengetahui sarana dan prasarana yang sudah ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung.

"Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah dinyatakan lengkap, cukup atau mencukupi untuk menampung eksisting di masing-masing tingkatan. Soalnya, setelah kami melakukan pendataan dan pemantauan di lapangan, SMPN di Kabupaten Bandung baru mencapai 77 sekolah. Jika digabungkan dengan SMP swasta jumlahnya mencapai sekitar 200 sekolah. Sedangkan idealnya kebutuhan SMP itu sebanyak 400 sekolah," jelas Dadang.

Ia pun turut menjelaskan sarana dan prasarana di tingkat SMA di Kabupaten Bandung baru mencapai 19 SMA Negeri dan ditambahkan jumlah SMA swasta mencapai 100 sekolah. "Idealnya, SMA itu sebanyak 300 sekolah. Selama sarana dan prasarana ini tak mencukupi, secara jujur saya menolak sistem zonasi dalam PPDB karena merugikan para siswa berprestasi," ungkapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR