BPJS Kesehatan Jalin Sinergi Forum Komunikasi dan Kemitraan

Bandung Raya

Kamis, 16 Mei 2019 | 05:52 WIB

190516055435-bpjs-.jpg

Sekda Jabar Iwa Karniwa, (tengah) bersama Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison (kiri), Rabu (15/5/2018).

BPJS Kesehatan menjalin sinergi dengan Forum Komunikasi dan Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Utama di Provinsi Jawa Barat. Hal itu agar pemerintah daerah terus mendukung kegiatan sosialisasi, koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lintas sektoral atau organisasi bahkan lembaga terkait lainnya. Tentunya, guna meningkatkan penyelenggaraan Program JKN.

Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan Kepala Dinas, Kepala Biro Yanbangsos dan Instansi atau Lembaga terkait lainnya di wilayah Jawa Barat.

“Seluruh Dinas atau Instansi atau Lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS. Tentunya, agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS di Provinsi Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu, (15/05/2019).

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison mengutarakan tujuan Forum ini, katanya, yakni agar tercapainya komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan terkait, dengan pelaksanaan Program JKN – KIS. Hal itu, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis, juga menyelaraskan pemahaman yang sama.

Selain itu, agar terwujudnya partisipasi Pemda dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tak kalah penting yakni koordinasi dan kerjasama yang baik, lintas stakeholder untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan.

“Ya, pertemuan Forum Komunikasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Untuk yang, Forum Kemitraan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, salah satu agenda yang dibahas yakni review program JKN–KIS di wilayah Jawa Barat, update kebijakan dan regulasi programnya serta evaluasi hasil dan Implementasinya,’’ ucapnya.

BPJS Kesehatan, katanya, juga menyebutkan bahwa selain fokus pada pencapaian UHC, peran pemangku kepentingan ini sangat dibutuhkan. Tentunya, untuk mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan, juga menjadi perhatiannya.

“Advokasi dan dukungan ini, untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO), Akreditasi (khusus untuk rumah sakit), dan pemanfaatan sistem Finger Print. Tentu, guna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di RS, dan optimalisasi program rujuk balik bagi peserta JKN-KIS,” ujar Edison.
 
Berdasarkan data, hingga Mei 2019 ini, cakupan peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat sebanyak 38.033.735 jiwa, atau 84,22% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Sedangkan cakupan peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat sebanyak 27.012.012 jiwa, atau 82,80% dari total jumlah penduduk.

Jumlah total 2.187 Faskes Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 833 Puskesmas, 748 Klinik Pratama, 473 Dokter Praktik Perorangan, 54 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 74 Klinik TNI/Polri. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan 195 Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), terdiri atas 165 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 30 Klinik Utama), 113 Apotek, serta 69 Optik. (Krisbianto).

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR