Kinerja Anggota DPRD Cimahi Dinilai Buruk

Bandung Raya

Rabu, 15 Mei 2019 | 14:28 WIB

190515142908-kiner.jpg

Laksmi Sri Sundari

RATUSAN anggota LSM Penjara Kota Cimahi melakukam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cimahi Jln. Djulaeha Karmita, Rabu (15/5/2019). Mereka menuntut pertanggungjawaban kinerja anggota DPRD Kota Cimahi Periode 2014-2019 yang dinilai sangat buruk.

Dengan menggunakan puluhan kendaraan roda empat dan roda dua, mereka beriringan menuju gedung DPRD Kota Cimahi. Begitu tiba di lokasi, mereka langsung  melalukan aksi dengan membentangkan sejumlah spanduk berisi beberapa tuntutan. Sejumlah peserta aksi secara bergantian melakukan orasi diatas mobil komando yang dilengkapi sound system.

Dan sebagai bentuk keprihatinan, para peserta aksi membakar replika tikus berukuran besar. Tikus sendiri dilambangkan sebagai koruptor. Aksi tersebut mendapat kawalan ketat aparat kepolisian dari Polsek Cimahi dan Polres Cimahi.

"Kami menuntut pertanggungjawaban kinerja DPRD Cimahi Periode 2014-2019. Sebab LSM Penjara menilai, kinerja DPRD Kota Cimahi sangat buruk, khususnya dalam hal pengawasan, dan produk Perda," ungkap Ketua Umum LSM Penjara, Andi Halim di sela kegiatan.

Selain itu, kata Andi, anggota DPRD Kota Cimahi juga dinilainya melakukan pemborosan keuangan daerah dengan menghamburkan uang rakyat, untuk studi banding dan kunker keluar daerah Cimahi. Temuan itu didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( LHP-BPK) tahun 2018, atas pemeriksaan tahun 2017.

"Dimana  ada 44 anggota DPRD Cimahi periode 2014-2019 yang diduga korupsi, dan merugikan keuangan daerah senilai Rp 636 juta. Serta kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD Cimahi sebesar Rp 8,377 juta," bebernya.

Andi mengaku, jika pihaknya sebetulnya sudah melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan puluhan Anggota DPRD Kota Cimahi Oktober tahun lalu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi.

"Namun saat itu pihak Kejari mengatakan laporan itu akan ditindaklanjuti usai Pemilu," katanya.

Kemudian pada 21 April 2019 lalu, pihaknya kembali mempertanyakan terkait kelanjutan laporan itu kepada Kejari Cimahi, namun belum ada respon atau tindaklanjut.

"Kami juga akan meminta kepada Kejari Cimahi untuk segera memproses seluruh anggota dewan yang diduga korupsi," terangnya.

Pihaknya juga meminta anggota DPRD Kota Cimahi untuk menghentikan pemborosan keuangan daerah, dengan dalih studi banding dan kunker. Sementara hasil dari kegiatan tersebut tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

"Bahkan daerah yang dikunjungi tidak ada relevansinya dengan Cimahi. Oleh karena itu kami menduga bahwa DPRD Cimahi sengaja membuat renja studi banding dan kunker ke luar kota. Padahal itu hanyalah modus untuk menambah uang saku mereka," bebernya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR