SPSI: Tak Bayar THR, Cabut Izin Usahanya

Bandung Raya

Selasa, 14 Mei 2019 | 13:55 WIB

190514135652-spsi-.jpg

Engkos Kosasih

PARA buruh atau para pekerja lainnya paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idulfitri pada setiap tahunnya harus sudah menerima hak uang tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan tempat kerjanya. Paling cepat dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara menegaskan, jika masih ada pengusaha yang tak membayar atau memberikan uang THR kepada para karyawannya untuk diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Sanksinya bisa dalam bentuk pencabutan izin usaha. Dan pengusaha tersebut diminta hengkang dari Kabupaten Bandung, jika buka usahanya merugikan para buruh," papar Uben Yunara kepada galamedianews.com di Baleendah Kabupaten Bandung, Selasa (14/5/2019).

"Karena kita juga tak berharap pengusaha seperti itu. Pengusaha tersebut bisa didorong untuk mencari tempat usaha yang tak ada kewajiban membayar THR. Coba, dimana ada tempat yang tak bayar THR, ya enggak bakalan ada lah. Yang pasti kami tegaskan, jika ada pengusaha yang tak memberikan uang THR kepada para buruhnya sebagai bentuk pelanggaran peraturan ketenagakerjaan," lanjutnya.

Uben mengatakan, jika ada di antara buruh yang tak menerima uang THR yang merupakan hak normatif para pekerja, segera lapor ke serikat pekerja. Laporan tersebut untuk ditindaklanjuti ke Pos Pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung.

"Kita sudah membentuk tim advokasi untuk penanganan pelanggaran ketenagakerjaan, khususnya pengaduan tentang persoalan THR. Makanya, para buruh yang merasakan ada keganjilan di tempat kerjanya dan perusahaan tak membayar THR, segera lapor kepada kami. Nanti kami akan menindaklanjutinya ke pos pengaduan THR yang dibentuk Disnakertrans," katanya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR