Empat Bulan Lagi, Kota Bandung Bakal Punya Rutan Perempuan

Bandung Raya

Selasa, 14 Mei 2019 | 11:38 WIB

190514114048-empat.jpg

Lucky M. Lukman

Peletakan batu rutan perempuan bandung

DALAM waktu empat bulan ke depan, tepatnya September 2019, Kota Bandung bakal memiliki Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas II A. Saat ini pembangunan rutan yang berada di Jln. Sahardjo, samping Lapas Kelas I Sukamiskin itu tengah berjalan.

Sebelum menempati lokasi yang baru, Rutan Perempuan Kelas II A Bandung masih nebeng di Lapas Kelas II A Bandung, Jln. Pacuan Kuda. Nantinya, jika sudah selesai dibangun, Rutan Perempuan Bandung untuk sementara bisa menampung sebanyak 224 orang tahanan.

"Jadi untuk tahap pertama ini kami baru membangun 50 persen dulu. Yang dibangun itu ada 16 kamar dengan kapasitas 224 orang. Anggaran yang dipakai bersumber dari APBN, dengan total lebih dari Rp 25 miliar," ujar Kepala Rutan Perempuan Kelas II A Bandung, Lilis Yuaningsih, di sela acara pelatakan batu pertama pembangunan rutan, Selasa (14/5/2019).

Selain blok hunian tahanan, katanya, di tahap pertama ini akan dibangun juga masjid, dapur, kantor teknis dan sumur dalam. Yang tak kalah pentingnya yaitu pembangunan tembok pembatas keliling yang memiliki ketinggian 4 meter.

"Total lahan yang dipakai yaitu 11.830 meter persegi, dengan status lahan milik Lapas Kelas I Sukamiskin.
Pembangunan konstruksi dikerjakan dalam waktu 150 hari sejak 3 Mei sampai dengan 29 September 2019," terangnya.

Lebih lanjut Lilis mengatakan, saat ini operasional Rutan Perempuan Bandung masih nebeng di Lapas Perempuan Bandung. Tahanan-tahanan masih bergabung dengan narapidana yang sudah menjalani hukuman.

Sementara itu, Kepala kanwil Kemenkumham Jabar, Liberty Sitinjak menyebut pembangunan rutan tersebut sebagai salah satu prioritas nasional. Ia berharap ke depannya pada satu waktu akan bisa dipisahkan antara lapas dan rutan perempuan.

"Saya berharap tidak ada lagi napi yang tinggal di rutan dan tahanan yang tinggal lapas jika bangunan ini sudah selesai. Karena itu semua sudah ditentukan dalam regulasi kita, bahwa tahanan di rutan adalah mereka yang menerima putusan di bawah 2 tahun. Sedangkan yang mendapat hukuman di atas 2 tahun itu di lapas," terang Liberty.

Soal teknis pembangunan, Liberty meminta pengguna maupun pelakaana bisa mengikuti beberapa hal. Selain tepat perencanaan, tepat pelaksanaan, dan tepat kualitas, juga harus tepat pembayaran serta tepat pelaporan.

"Itu wajib menurut undang-undang. Pelaksanaan APBN harus meliputi tahapan sesuai regulasi yang ada. Dan saya harap kedepannya rutan ini bisa menghasilkan perubahan perilaku, tidak hanya output tapi juga outcome atau manfaat," pungkas Liberty.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR