Belum Bayar Sewa Lahan, Satpol PP Pasang Stiker Pengawasan

Bandung Raya

Senin, 13 Mei 2019 | 15:19 WIB

190513152044-belum.jpg

Engkos Kosasih

PETUGAS Penegakan Perundang-Undangan Daerah (Gakperunda) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung memberikan sanksi pengawasan terhadap puluhan kepala keluarga (KK) yang menempati lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung  di Kelurahan Manggahang yang tersebar di RW 6, 10, 11, 13 dan RW 14 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Senin (13/5/2019). Sanksi pengawasan diberikan karena mereka menunggak pembayaran sewa lahan.

Setiap kepala keluarga yang menunggak pembayaran sewa tanah milik Pemkab Bandung antara Rp 150.000-Rp 170.000/kk dipasang stiker bertulisan "bangunan ini dalam pengawasan" Satpol PP Kabupaten Bandung.

Rumah yang dipasang stiker pengawasan itu tersebar di Kelurahan Manggahang RW 6 sebanyak 14 rumah, RW 10 sebanyak 31 rumah, RW 11 sebanyak 13 rumah, namun RW 13 dan RW 14 belum diketahui jumlah rumah karena para penghuninya nunggak pembayaran sewa lahan ke Pemkab. Bandung sejak jatuh tempo Juni 2018 lalu dan sudah setahun ini mereka belum melakukan pembayaran. Sementara sewa atau kontrak lahan milik Pemkab. Bandung oleh warga itu dengan kesepakatan sejak 2015 sampai 2020.

Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Bandung, Adjie Windaris mengatakan, sebelum pemasangan stiker pengawasan di rumah-rumah warga yang nunggak pembayaran sewa lahan itu, jajaran Satpol PP melaksanakan konfirmasi terlebih dulu kepada warga yang mengontrak lahan supaya ada kesepakatan atau menunjukkan komitmennya.

"Pengawasan ini akan dilaksanakan selama 7 hari kedepan, dari hari pertama pemasangan stiker pengawasan tersebut. Setelah 7 hari tak ada penyelesaian pembayaran, kita akan datang lagi," katanya.

Setelah 7 hari pertama, lanjut Adjie, pada 7 hari kedua  berikutnya, Satpol PP melayangkan surat peringatan atau surat teguran. Surat teguran pertama masih saja tak dihiraukan, Satpol PP kembali melayangkan surat teguran untuk 3 hari kedepan.

"Jika masih saja tak dihiraukan, kita melayangkan surat teguran lagi untuk 3 hari kemudian. Setelah itu baru dilaksanakan penyegelan untuk pengosongan lahan," papar Adjie.

Sementara itu, Kabid Pertanahan Disperkintan Kabupaten Bandung Arie Zakaria menegaskan, pengawasan terhadap penyewa lahan milik Pemkab Bandung, setelah sebelumnya ada perjanjian sewa lahan dengan pemerintah sampai batas waktu tertentu masih ada tunggakan.

"Saat ini melaksanakan penertiban terhadap warga yang masih menunggak sewa lahan. Sebenarnya, surat teguran sudsh disampaikan 6 kali, sampai saat ini belum juga menyelesaikan tunggakan. Karena itu, kita menyampaikan surat ke Satpol PP untuk dilaksanakan penertiban," kata Arie.

Arie mengatakan, warga yang menunggak pembayaran sewa lahan itu kurang lebih Rp 150.000 per KK per tahun. Tetapi besaran sewa lahan itu berdasarkan luasan lahan, yaitu antara 4-5 tumbak (14 meter persegi/tumbak).

Ia mengatakan, pengelolaan sewa lahan seluas 7,5 hektare milik Pemkab Bandung, yang saat ini ditempati sekitar 600 KK itu, dalam pengelolaannya melibatkan koordinator setempat. Menurutnya, lahan tersebut disewa warga sejak 2013, kemudian diperpanjang mulai sejak 2015 hingga saat ini.

"Namun mereka ada tunggakan sudah setahun dan saat ini memasuki tunggakan dua tahun. Minimal tunggakannya setahun, setelah jatuh tempo tunggakan tahun pertama sejak Juni 2018. Seharusnya, mereka sudah bayar, ternyata hampir setahun belum bayar," jelas Arie.

Arie mengatakan, dari 600 KK itu, hanya sebagian kecil saja yang belum bayar. Di antaranya di RW 10 sebanyak 31 KK, RW 11 sebanyak 13 KK yang belum melaksanakan pembayaran sewa lahan dan di 4 RW lainnya masih ada yang menunggak pembayaran sewa lahan.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR