Disdik Kota Bandung Segera Bahas Honorarium Guru dan TAS Non-PNS

Bandung Raya

Minggu, 12 Mei 2019 | 14:00 WIB

190512140351-disdi.jpg

KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Hikmat Ginanjar segera menggelar rapat khusus membahas honorarium bagi guru dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) Non Pegawai Negeri Sipil.

Upaya tersebut untuk merespon aspirasi para guru dan TAS non PNS terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 014 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil.

"Kita merespon setiap masukan dan siap menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya akan dirapatkan dan dibahas secara khusus secepat mungkin," ungkapnya di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kota Bandung, Minggu (12/5/2019).

Pihaknya akan selalu terbuka dan menampung setiap aspirasi dari guru dan TAS non PNS di Kota Bandung. Hal itu sebagai bentuk perhatian Disdik Kota Bandung kepada guru dan TAS non PNS.

"Intinya kami dari Disdik maupun Pemkot Bandung memastikan mereka tetap mendapat perhatian," katanya.

Seperti diketahui bersama, Guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) non PNS keberatan dengan ketentuan baru pemberian honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga honorer. Dimana dengan peraturan baru ini, diperkirakan 1.500 guru honorer tidak bisa menerima honorarium.

Pemberian honor yang sebelumnya disebut dengan Tambahan Penghasilan (Tamsil) ini, diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS. Menurut aturan itu, honorarium diberikan kepada guru non PNS di sekolah negeri dengan kualifikasi minimal berpendidikan S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran bagi guru SD dan SMP, bagi guru PAUD formal minimal S1 atau D4 PAUD, sedangkan bagi PAUD non formal, minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Bagi TAS yang bukan ASN setidaknya harus berpendidikan SMA atau sederajat.

Guru dan TAS non PNS di PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus mempunyai masa kerja minimal dua tahun.

Selain itu, guru non PNS yang menerima honorarium ini harus terdata pada sekolah induk dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Guru non PNS harus mengajar setidaknya 24 jam per minggu dengan beban kerja 37,5 jam per minggu. Sementara bagi TAS non PNS harus melaksanakan jam kerja selama 37,5 jam per minggu.

Ribuan guru dan TAS honorer keberatan dengan kebijakan baru tersebut. Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung bertemu dengan berbagai organisasi guru dan TAS di SMPN 43 Bandung. Dalam pertemuan itu, tim menjaring aspirasi berbagai organisasi itu. Tim sendiri diwakili oleh Yugi Sukriana.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kota Bandung, Tito Suhendar mengatakan, setelah dicermati terdapat sekitar 1.500 orang yang tahun ini tidak akan mendapat honorarium ini. Guru honorer sendiri jumlahnya mencapai 9.000 orang.

"Perwal ini sebenarnya bisa menjadi jaminan agar guru dan TAS honorer bisa mendapat tunjangan sesuai kemauan politik wali kota. Kendalanya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi," ujarnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan menerangkan sulit bagi guru honorer swasta mengajar 24 jam seminggu di satu sekolah.

"Kecuali bisa mengajar di dua atau tiga sekolah. Tapi kan informasinya harus satu sekolah," ucapnya.

Lebih jauh, Ia menilai ada ketidakadilan dalam aturan ini, karena mengklasifikasikan honorarium bisa setara dengan UMK dan di bawahnya. Sementara di sisi lain, sudah ada guru honorer swasta yang sudah bersertifikat yang justru tidak bisa mendapatkan honorarium ini.

"Jadi bisa ada guru yang belum bersertifikat tapi dapat Rp 3,1 juta, yang sudah bersertifikat dapat Rp 1,5 juta," tambahnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR