Penanganan ODGJ di KBB Masih Terkendala Persetujuan Keluarga

Bandung Raya

Jumat, 10 Mei 2019 | 15:48 WIB

190510154905-penan.png

PENANGANAN terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran masih jadi pekerjaan rumah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut menjadi kesulitan bagi Dinsos, karena untuk merehabilitasi ODGJ dibutuhkan persetujuan dari pihak keluarga.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Kabupaten Bandung, Sumarman mengatakan, faktanya banyak keluarga yang tidak mau merehabilitasi anggota keluarganya yang ODGJ, dengan alasan malu.

"Itu jadi kesulitan juga untuk kami. Karena banyak keluarga yang malu untuk merehabilitasi kerabat atau anggota keluarganya yang ODGJ. Jadi akhirnya kerabat mereka yang ODGJ itu liar," ujar Sumarman di Ngamprah, Jumat (10/5/2019).

Sumarman menyebutkan, saat ini jumlah ODGJ yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat sebanyak 974 orang. Mereka diketahui berdasarkan laporan dari petugas sosial masyarakat di desa ataupun tenaga kerja sosial kecamatan.

Menurutnya, penanganan ODGJ pertama kali dilakukan berdasarkan persetujuan pihak keluarga. Lalu, ODGJ tersebut diperiksa di puskesmas setempat untuk kemudian dirujuk ke RSJ melalui Dinas Sosial.

"Dari jumlah itu, 137 orang di antaranya kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cisarua. Sejak memasuki bulan Ramadan tahun ini, sudah ada tiga orang yang kami rekomendasikan ke RSJ, terakhir dari Kecamatan Batujajar," terangnya.

Sumarman mengungkapkan, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk pemulihan ODGJ. Sebab tanpa perhatian keluarga, penderita ODGJ hanya akan mengalami ketergantungan terhadap obat-obatan dan sulit disembuhkan.

"Selain itu, keluarga juga berperan penting agar ODGJ tidak terus menerus dirawat di rumah sakit jiwa. Penanganan oleh petugas di Dinas Sosial pun terbatas, sehingga sebetulnya perawatan oleh keluargalah yang terbaik," ungkapnya.

Lebih lanjut Sumarman mengatakan, ODGJ merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani Dinsos. Selain itu, Dinsos juga menangani PMKS lainnya, seperti penderita tunadaksa, tunanetra, tunagrahita, tunawicara, dan ekspsikotik, serta anak jalanan dan gelandangan.

Terkait dengan jumlah anak jalanan dan gelandangan memasuki Ramadan tahun ini, dirinya mengklaim jumlahnya cenderung menurun. Namun biasanya, jumlahnya akan meningkat mendekati Lebaran dan itu terjadi di mana-mana.

"Untuk penanganan anak jalanan dan gelandangan juga sulit dilakukan. Soalnya, mereka kerap kembali ke jalan meski telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah," ujarnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR