Sekda KBB: Konsultasi ke KASN untuk Meminta Izin Penetapan Posisi Plt jadi Definitif

Bandung Raya

Senin, 8 April 2019 | 16:38 WIB

190408163913-sekda.jpg

Ziyan Muhammad Nasyith

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin.

POIN utama dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yakni untuk meminta izin penetapan posisi Pelaksana Tugas (Plt) menjadi jabatan definitif di tingkat Eselon IIB atau Kepala Dinas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin membenarkan, konsultasi yang telah dilakukan oleh pihaknya diwakili oleh Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.

"Kami lakukan konsultasi ke KASN untuk meminta izin penetapan jabatan Plt. Untuk orang yang akan ditetapkan, itu tergantung pak Bupati nanti. Bisa orang yang sekarang menjabat, bisa juga beda orang. Jadi nanti kelihatan mana saja Kepala Dinas yang kosong untuk dilakukan openbidding. Pokoknya lihat saja nanti, karena ini kan masih berproses," terang Asep saat diwawancarai di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Senin (8/4/2019).

Seperti diketahui, jabatan Plt Kepala Dinas terjadi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mulai dari Plt Kadisperindag yang dijabat Maman Sulaeman, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dijabat Asep Wahyu FS, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dijabat Agustina Piryanti yang juga menjabat Asda III, Plt Kepala BKPSDM dijabat Agus Maolana dan Plt Sekretariat DPRD (Sekwan) dijabat Roni Rudyana.

Menurut Asep, selain meminta izin penetapan jabatan Plt menjadi definitif, pihaknya juga bersama tim tengah fokus melakukan pergeseran jabatan di tingkat Eselon III dan IV. Hal itu dilakukan, karena tahun ini banyak yang memasuki masa pensiun.

"Tahun ini kepala dinas saja ada dua yang pensiun di Disdukcapil dan Dinas Pertanian. Belum lagi untuk eselon III dan IV, juga banyak yang pensiun. Bisa sampai ratusan totalnya," katanya.

Dalam penempatan jabatan seseorang, Asep memastikan tidak akan melakukan penilaian secara subjektif. Namun, akan diuji juga melalui tahapan assessment (suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi).

"Penempatan jabatan eselon III dan IV sesuai hasil assessment. Jadi tidak subjektif dalam penempatan jabatan. Kami ikuti aturan saja, makanya ditempuh dengan konsultasi ke KASN," ujarnya.

Disinggung soal jadwal rotasi, Asep memilih merahasiakan dengan alasan semua keputusan ada di Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. "Yang pasti April ini tidak mungkin. Soal waktunya, kewenangan ada di pak Bupati. Kebetulan beliau sekarang lagi sibuk menyapa warga di berbagai daerah. Nanti saja kalau sudah santai," katanya.

Asep juga bersyukur tahun ini ada tambahan CPNS yang sudah menerima SK untuk di tempatkan di SKPD. Meski tetap belum bisa mengcover kekurangan PNS yang setiap tahun cukup banyak memasuki pensiun.

"CPNS kemarin memang belum bisa mengcover, karena masih banyak kekurangan. Makanya untuk menutupi itu pakai TKK (tenaga kerja kontrak), walaupun saya akan evaluasi soal distribusi TKK agar tidak menumpuk di beberapa SKPD," ujarnya.

Sebelumnya BKPSDM Kabupaten Bandung Barat telah melakukan konsultasi kepada KASN di Jakarta, belum lama ini.

Plt Kepala Bidang Pengembangan Karier pada BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, Ali Kurniawan mengatakan, pihaknya hanya melakukan persiapan saja dengan menempuh prosedur yang benar, salah satunya dengan melakukan konsultasi dengan KASN.

"Soal kapan waktunya (rotasi) bisa setelah Pilpres, akhir bulan atau bulan depan, itu semua kewenangan ada di pimpinan dalam hal ini pak Bupati. Langkah yang kami lakukan ini sebagai persiapan ketika pak Bupati kapan saja ingin melakukan rotasi. Kami sudah menempuh prosedur yang benar. Jangan sampai tidak ada persiapan apa-apa," ujar Ali di Ngamprah, Jumat (5/4/2019) lalu.

Ali menuturkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 soal ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 soal Manajemen PNS dan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi, mengamanatkan bahwa setiap pengisian jabatan pratama harus berkoordinasi atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan KASN.

"Hasil konsultasi dengan KASN, selanjutnya akan dilaporkan kepada pak Bupati sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Nanti pak Bupati tinggal mengirimkan surat ke KASN kalau memang ingin melakukan rotasi," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain sudah menempuh prosedur ke KASN, pihaknya juga telah melakukan pendataan karir pegawai yang dimiliki BKPSDM melakui bank data, yang nantinya juga disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN sebagai pengganti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi serta PP Nomor 11 Tahun 2017.

"Tentunya data soal pengembangan karir pegawai, kami simpan melalui bank data. Nanti kami sampaikan semuanya kepada pimpinan. Kami hanya menyediakan data seperti berapa jumlah pegawai, daftar riwayat hidup pegawai, rekam jejak pegawai dan beberapa hal lainnya. Berdasarkan aturan pejabat tinggi (kepala dinas), kalau sudah menjabat lebih dari dua tahun, itu sudah diperbolehkan untuk rotasi," ujarnya.

Ali menambahkan, nantinya dalam open bidding akan dipimpin langsung oleh pansel yang berjumlah lima orang terdiri dari tiga orang dari luar (akademisi, Provinsi) dan dua orang dari internal Pemkab Bandung Barat.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR