Ini 12 Modus KKN Hasil Identifikasi Ridwan Kamil

Bandung Raya

Selasa, 26 Maret 2019 | 19:44 WIB

190326195420-ini-1.jpg

@humasjabar

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku telah mengindentifikasi 12 modus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta.

Ke-12 modus KKN tersebut, kata Emil, ialah suap perizinan, potongan/ fiktif hibah atau bansos, setoran paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa kepada proyek, kutipan kepada warga, fee proyek, down spec proyek, mark up proyek, hingga jual beli jabatan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Kukuhkan Pengurus LKS Tripartit Jabar

"Sehingga saya apresiasi sekali KPK yang menginisiasi acara ini sebagai bentuk nyata perhatian dan fokusnya terhadap permasalahan korupsi di negeri ini," kata Gubernur Emil seusai membuka rapat tindak lanjut Komite Advokasi Daerah (KAD) Jabar, yang diinisiasi KPK, di Bandung, Selasa (26/3/2019).

Dia mengatakan tindak pidana korupsi masih marak terjadi di Indonesia dan tidak hanya melibatkan instansi pemerintah saja tetapi juga terjadi pada pengusaha atau yang bergerak di bidang swasta.

Baca Juga: Gubernur Jabar Usulkan Agar SD, SMP, SMA/SMK Berada dalam Satu Gedung

Menurut Emil, bagi pengusaha bukan hanya tindak pidana korupsinya saja yang harus menjadi perhatian KPK.

Tidak adanya peraturan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi juga menjadi catatan memberatkan bagi perusahaan tersebut.

"Ini untuk membentuk sistem yang mapan agar korupsi tidak benar-benar terjadi karena ada landasan hukumnya," ujarnya.

Melalui rapat tindak lanjut KAD Emil berharap, hadir solusi bersama dalam bentuk inisiatif sesuai tugas pokoknya masing-masing.

"Semoga bermanfaat dalam pencegahan korupsi demi meningkatkan integritas bisnis di kalangan pemerintah dan swasta," ucap Emil.

Baca Juga: Gubernur dan 321 Komujitas Otomotif Jabar Deklarasikan Pemilu Damai

Komite Advokasi Daerah Jabar saat ini diketuai oleh mantan Kadin Jabar Agung Suryamal, merupakan wadah antara pemerintah dan pengusaha yang membahas isu strategis terkait pencegahan tindak korupsi.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR