IPDN Bahas Pro Kontra Pengisian Jabatan Publik oleh TNI dan Polri

Bandung Raya

Jumat, 15 Maret 2019 | 10:44 WIB

190315104505-ipdn-.jpg

Engkos Kosasih

Tingkatkan Kompetensi Akademik, IPDN Laksanakan FGD Tentang Hukum dan Pemerintahan

REKTOR IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi  membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN di Graha Wyta Praja Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jumat (15/3/2019).

Selain Rektor IPDN, Prof. Dr. Wirman Syafri, dan Dr. Prio Teguh dari IPDN serta  Prof. Nandang Alamsyah Deliarnoor  dari Unpad dan Prof. Dr. Drs. Deddy Mulyadi, dari STIA LAN, hadir menjadi narasumber FGD ini.

Tema FGD yakni “Mekanisme Pembatalan Perda oleh MA dan Dampak Terhadap Kepastian Hukum” dan “Pro Kontra Pengisian Jabatan Publik oleh TNI dan POLRI”.

Peserta acara FGD ini yakni perwakilan struktural akademik IPDN, perwakilan fungsional dosen IPDN, perwakilan  perwakilan Pemda Provinsi Jawa Barat, perwakilan pemda kabupaten/kota se-Jawa Barat, beberapa kolega Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan se-Jawa Barat, beberapa kolega Sekola Tinggi, Lipi dan Pakar lainnya.  

Rektor IPDN mengatakan, materi mengenai Pembahasan Pembatalan Perda oleh MA dan Dampak Terhadap Kepastian Hukum dan Pembahasan Pro dan Kontra Pengisian Jabatan Publik oleh TNI dan Polri.  

Materi mengenai Mekanisme Pembatalan Perda oleh MA dan Dampak Terhadap Kepastian Hukum dipaparkan secara panel oleh  Dr. Prio Teguh, dan Prof. Dr. Nandang Alamsyah Delianoor, sedangkan materi mengenai pro dan kontra pengisian jabatan publik oleh TNI dan POLRI disampaikan pula secara panel oleh Prof. Dr. Drs. Deddy Mulyadi dan Prof. Dr. Wirman Syafri.

“Saya sangat mengapresiasi Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN atas adanya kegiatan yang menarik ini, semoga ke depannya IPDN dapat terus meningkatkan sisi akademiknya dan dapat menjadi labotarium pemerintahan di Indonesia," kaya Rektor IPDN.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR