14 Kabupaten Kota di Jabar Sudah Selesaikan Pencetakan KTP-Elektronik

Bandung Raya

Kamis, 14 Maret 2019 | 20:01 WIB

190314200154-14-ka.jpeg

KEPALA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman mengatakan, bahwa 14 kabupaten/kota di Jabar saat ini telah menyelesaikan pencetakan KTP-elektronik.

Ditemui disela-sela acara "Jabar Punya Informasi (Japri)" di Gedung Sate Bandung, Kamis (14/3/2019), Heri mengatakan, sisanya atau 13 kabupaten/kota akan segera menyelesaikan pencetakan melalui pihak ketiga, sehingga seluruhnya ditargetkan selesai sebelum Pemilu Pilpres dan Pileg 17 April 2019.

"Dari keseluruhan di Jawa barat itu sudah ada 14 kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan pencetakan e-KTP. Kalau dulu kan bertumpuk karena memang kecepatan perekaman dan berbeda dengan kecepatan pencetakan," ujar Heri yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat, Hermansyah.

Ke-14 kabupaten/kota tersebut, diantaranya Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kab Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.

"Karena itu untuk mengejar 17 April (2019, Pileg dan Pilpres), Disdukcapil itu melakukan percepatan pencetakan yang 14 daerah itu, dimulai dari Kota Bandung selesai tiga minggu yang lalu," kata Heri.

"Bagi 13 daerah lagi yang belum menyelesaikan itu sebagian akan dicetak melalui pihak ketiga, karena kemampuan mesin cetak yang dimiliki tidak memungkinkan selesai 17 April (2019)," kata dia.

Maka, lanjut Heri, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggandeng pihak ketiga untuk membantu pencetakan e-KTP.

"ke-13 daerah ini akan menyelesaikan dengan kemampuan sendiri, sebagian akan dicetak melalui pihak swasta. Insya Allah targetnya selesai 17 April atau sebelum Pilpres (dan Pileg)," kata dia.

Lebih lanjut Heri menjelaskan hingga saat ini pihaknya melalui Disdukcapil kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat telah melakukan perekaman data KTP-El hingga 99,61 persen.

Ini artinya sekitar 200 ribuan warga yang belum melakukan perekaman. Sedangkan KTP-El yang sudah tercetak mecapai 97,37 persen, artinya KTP-El yang belum tercetak sekitar 700 ribuan.

Pihaknya menambahkan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan perekaman dan pencetakan data KTP elektronik di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat.

Heri menuturkan Disdukcapil kabupaten/kota di Jawa Barat sudah melakukan upaya jemput bola sejak awal Januari 2019, seperti Mepeling (Mobil Pelayanan Keliling) dalam rangka jemput bola pelayanan adminduk ke sekolah, kampus, lapas, panti asuhan, panti jompo, dan lainya hingga membuka gerai pelayanan di mall dan car free day.

"Dirjen Dukcapil juga memerintahkan seluruh Indonesia melakukan (sosialisasi dukcapil) Go To Campus, Go To School mulai 11-16 Maret 2019. Ini gerakan Dukcapil dilakukan selama seminggu ini. Saya kira ini cukup efektif," tutur Heri.

Inovasi Disdukcapil Jabar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat dan kabupaten/kota memiliki beberapa inovasi untuk meningkatkan layanan dukcapil warga Jabar, baik inovasi dalam hal pemanfaatan TI (Teknologi Informasi), maupun penyederhanaan prosedur pelayanan adminduk.

Inovasi tersebut diantaranya seperti Mepeling (Mobil Pelayanan Keliling), dalam rangka jemput bola pelayanan adminduk ke sekolah, kampus, lapas, panti asuhan, panti jompo, dan lainnya.

Kemudian gerai pelayanan di mall dan car free day, aplikasi e-Punten untuk pelayanan penduduk non permanen dan lainnya.

Sementara inovasi yang dilakukan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, yaitu aplikasi Sisolid (Sistem Konsolidasi Data Kependudukan), yaitu aplikasi yang digunakan untuk proses konsolidasi data pelayanan kependudukan dari kabupaten/kota ke provinsi yang ditampilkan dalam bentuk executive dashboard yang dapat diakses melalui platform Android.

Lalu ada Sidatuk (Sistem Informasi Data Kependudukan), yaitu aplikasi template pemanfataan data kependudukan skala provinsi oleh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Kemudian Sistem Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Siak, yaitu aplikasi yang digunakan untuk optimalisasi pelaporan sarana dan prasarana Siak di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR