Normalisasi Kali Cikijing, Pemilik Lahan Berharap Dilaksanakan Aprasial Ulang

Bandung Raya

Minggu, 10 Maret 2019 | 16:42 WIB

190310164336-norma.jpg

Engkos Kosasih

PEMILIK sebidang lahan yang akan terkena proyek normalisasi Kali Cikijing di Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung berharap ada pelaksanaan appraisal ulang dalam penetapan harga lahan tersebut.

Harapan itu diungkapkan Anggota Satlantas Polsekta Rancasari Bripka Aju Junaedi, warga Kampung Ciherang Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek. Aju Junaedi merupakan adik kandung Dede Sulastri, warga Kampung Cipasir RT 05/RW 09 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.
Dede adalah pemilik lahan yang sah yang akan terkena normalisasi Kali Cikijing. Dede pun memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa akta jual beli atas sebidang tanah seluas 714 meter persegi (m2), yang akan terkena proyek normalisasi Kali Cikijing tersebut.

"Saya mewakili kakak kandung saya (Dede Sulastri), berharap dilaksanakan appraisal ulang oleh tim independen dalam pengukuran dan penaksiran kembali harga lahan yang akan terkena pembebasan proyek normalisasi Kali Cikijing," harap Junaedi kepada galamedianews.com di Kampung Cipasir Desa Linggar, Minggu (10/3/2019).

Junaedi beralasan, saat dilaksanakan appraisal pada 2017 lalu, Dede Sulastri sebagai pemilik lahan tidak dilibatkan. "Jangankan dilibatkan, diakui sebagai pemilik lahan juga tidak," keluh Junaedi.

Tiba-tiba, diungkapkannya, hasil penaksiran appraisal atas sebidang lahan milik Dede Sulastri itu sudah ada, bahkan sudah ada penetapan pengadilan nomor:10/pdt.KONS/2018/PN.Blb. Hasil appraisal itu, kata Junaedi, dijelaskan lahan yang akan terkena pembebasan seluas 628 meter persegi persil nomor 30 S.I dan nomor kohir 1.133.

"Saya menilai, hasil appraisal tersebut cacat hukum. Soalnya, Dede Sulastri sebagai pemilik lahan tak dilibatkan, bahkan tidak diakui sebagai pemilik lahan yang sah," cetus Junaedi.

Junaedi menduga, saat dilaksanakan appraisal pada 2017, kepemilikan lahan milik Dede Sulastri itu diklaim pihak lain. Oleh karena itu, imbuh Junaedi, Dede Sulastri sebagai korban atas perbuatan pidana yang dilakukan oknum warga yang telah mengklaim bahwa tanah milik Dede Sulastri itu merupakan milik PT. Kahatex.

Untuk itu, Junaedi berharap, berkas atas nama Dede Sulastri yang diajukan panitia pembuat komitmen ke pengadilan untuk mengikuti sidang konsinyasi ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung. Ia pun berharap berkas tersebut dikembalikan lagi ke pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum karena berkas dianggap prematur karena tanah milik Dede Sulastri waktu dilakukan appraisal dan keluar harga Rp.175.000.- permeter status tanah diklaim oleh oknum warga bahwa tanah itu milik PT. Kahatex.

"Saya menilai ada pihak lain yang telah melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum yang telah mengklaim tanah milik Dede Sulastri sebagai tanah pihak Kahatex. Padahal pihak Kahatex sendiri telah mengakui bahwa tanah tersebut milik Dede Sulastri yang ditunjukan oleh patok yang ada di lokasi. Memang di sekitar kawasan itu, sekitar 70 persen lebih kepemilikan lahan sudah dibeli PT. Kahatex," kata Junaedi.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR