BPN Jabar Targetkan 1.225.000 Program PTSL Selesai Oktober

Bandung Raya

Selasa, 12 Februari 2019 | 19:22 WIB

190212192338-bpn-j.jpg

Ziyan Muhammad Nasyith

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Sopian (kedua kiri) didampingi Kepala BPN Kabupaten Bandung, Atet Gandjar Muslihat memotong pita saat launching program PTSL Kabupaten Bandung di Wisma Haji, Soreang, Selasa (12/2/2019).

KANTOR Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat menargetkan 1.225.000 program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), dengan target selesai pada Oktober 2019 mendatang. Namun untuk pengukuran tanah, diklaim akan diselesaikan Juli nanti.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama mengatakan, target awal program PTSL di Jabar 1.205.000 kemudian ada revisi menjadi 1.225.000. Sehingga ada tamahan 20 ribu dengan lintas sektoral.

"Kami targetkan paling lambat selesai Oktober dengan target pengukuran selesai Juli. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan target PTSL pada tahun lalu, yang mencapai 1.270.000," ujar Yusuf saat diwawancarai usai launching program PTSL Kabupaten Bandung di Gedung Wisma Haji, Soreang, Selasa (12/2/2019).

Untuk program PTSL Kabupaten Bandung, kata Yusuf, tahun ini sebanyak 75 ribu bidang dengan pengukuran di bagi tiga, yakni 35 ribu bidang oleh petugas ukur ASN, 30 ribu bidang oleh pihak ketiga dengan kontrak surveyor berlisensi. Dan 10 ribu bidang melalui partisipasi masyarakat.

"PTSL di Kabupaten Bandung ini ditargetkan selesai sesuai dengan time scedule BPN Kabupaten Bandung di bulan Juli, pengukuran tanah dilakukan di awal Februari," katanya.

Menurut Yusuf, BPN tidak bisa menyelesaikan target PTSL sendiri. Oleh karena itu pihaknya membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah tingkat Kecamatan maupun  Desa.

"Masyarakat juga harus bisa membantu kami, terutama terkait dengan bukti-bukti kepemilikan tanah. Masyarakat tidak usah ragu dengan program ini, dua tahun kami sudah pengalaman," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bukti atas tanah yang sah secara hukum dan diakui oleh pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya dokumen sertifikat tanah. Dan sertifikat tanah sendiri akan terbit melalui pendaftaran tanah, kemudian pengukuran dan pengumpulan data-data yuridisnya agar dapat diterbitkan sebagai jaminan kepastian hukum.

"Bukti hak atas tanah harus bisa menjamin kepastian hukum, agar tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada lagi tanah-tanah yang tidak bertuan," terangnya.

Diakui Yusuf, pada kenyataanya masih banyak bukti kepemilikan tanah yang tidak bisa disampaikan masyarakat kepada BPN. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat agar sesegera mungkin bergabung dengan PTSL.

"Sesuai dengan jadwal hari ini (kemarin, red) ada pengambilan sumpah Satgas PTSL Kabupaten Bandung untuk enam tim. Mereka akan segera melaksanakan kegiatan persiapan di lapangan, termasuk sosialisasi dan penanaman tugu batas pemilik tanah," katanya.

Sementara itu Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung, Atet Gandjar Muslihat mengatakan, tahun ini menargetkan 75 ribu bidang melalui program PTSL. Sebanyak 75 ribu PTSL ini khusus terbagi di 16 Kecamatan dan 28 Desa di Kabupaten Bandung.

Di antaranya Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Ibun, Ciparay, Kutawaringin, Pameungpeuk, Pacet, Cikancung, Arjasari, Cicalengka, Majalaya, Pangalengan, Solokan Jeruk, dan Soreang.

"PTSL Tahun 2018 sebanyak 60 ribu, selesai yang bersertifikat 43 ribu sisanya K3 karena mereka banyak kepemilikan di luar kota. Tahun ini PTSL Kabupaten Bandung sebanyak 75 ribu," ungkap Atet.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR