Pegiat Lingkungan: Moratorium Izin KBU

Bandung Raya

Senin, 11 Februari 2019 | 17:07 WIB

190211170954-pegia.jpg

Engkos Kosasih

Pegiat Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Edi Rahayu

USAI banjir bandang di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung pada Sabtu (9/2/2019) malam lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintan Kabupaten Bandung harus berani mengeluarkan/menetapkan moratorium izin mendirikan bangunan di kawasan Bandung Utara (KBU). Apalagi sebelumnya, di Kawasan Cicaheum dan diduga imbas kerusakan lingkungan di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terjadi banjir bandang beberapa waktu lalu.

"Karena ini kaitannya dengan lintas kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berani mengeluarkan/menetapkan moratorium izin mendirikan bangunan, khususnya untuk di KBU," kata Pegiat Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Edi Rahayu kepada galamedianews.com di Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Senin (11/2/2019) sore.

Edi mengatakan, berkaitan dengan proses perizinan di kabupaten/kota, khususnya di KBU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Sedangkan yang mengeluarkan izin tetap dari pemerintah kabupaten/kota.

"Khususnya untuk KBU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berani mengambil alih, khususnya dalam penetapan moratorium izin mendirikan bangunan. Ini sebagai salah satu langkah efektif untuk menanggulangi ancaman banjir bandang dan bencana lainnya yang berulang kali terjadi di KBU," katanya.

Edi mengatakan, yang masuk KBU itu meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan sebagian lagi Kabupaten Sumedang. "Pentingnya moratorium perizinan itu, tidak hanya izin untuk pembangunan kawasan properti saja. Tetapi pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap warga dalam mendirikan bangunan rumah," kata Edi.

Ia juga melihat pembangunan rumah warga di KBU itu sudah sangat masif, sehingga berpengaruh pada alih fungsi lahan. Pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat, mana lahan yang layak digunakan mendirikan bangunan atau sebaliknya. Jangan sampai lahan dengan kondisi fisik yang labil dan kemiringan lahan di atas 40 meter digunakan mendirikan bangunan, sehingga rawan bencana longsor.

"Yang jelas alih fungsi lahan di KBU sudah sangat masif. Buktinya, memasuki musim hujan kawasan Kota Bandung, selain baru-baru ini yang terjadi Cilengkrang dan sebelumnya di Cimenyan dan Cicaheum terjadi banjir bandang. Peristiwa banjir bandang itu ada kaitannya dengan alih fungsi lahan, selain luncuran air yang sangat deras setelah turun hujan deras pula," ungkapnya.

Dikatakan Edi, alih fungsi lahan itu mengancam pada peristiwa banjir bandang yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Karena itu, pegiat lingkungan hidup ini berharap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Geologi untuk melakukan deteksi dini ancaman banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, selain mendeteksi ancaman banjir bandang, juga memantau potensi terjadinya pergerakan tanah yang dapat mengancam terjadinya bencana.

"Hasil dari deteksi dini ancaman bencana itu untuk disampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih waspada. Ini dalam upaya meninimalisir korban jiwa akibat bencana alam," katanya.

Edi mengatakan, dampak dari kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung, menyebabkan rawan bencana banjir bandang maupun pergerakan tanah. "Meski yang namanya ancaman bencana itu tidak bisa diprediksi. Tetapi dengan adanya upaya sejumlah pihak, minimal ancaman bencana bisa diminimalisir," katanya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR