Buchori Ingatkan Selektif dalam Memilih Penyuluh

Bandung Raya

Jumat, 18 Januari 2019 | 17:25 WIB

190118172638-bucho.jpg

Asep Awaludin

Suasana rakor Bimas Islam Kementerian Agama se Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

KEMENTERIAN Agama Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi Evaluasi dan Perencanaan Program Kerja Bimas Islam di Aula Ussisa Al Maula Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Jumat (18/1).

Rapat yang dihadiri oleh 27 Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat ini, dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. A. Buchori. Pada Rapat Koordinasi ini, menyoroti program kerja Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf (Penaiszawa) terutama mengenai penyeleksian penyuluh tahun 2019.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, H. A. Buchori berpesan kepada para Kasi agar dapat memperhatikan dan membina para penyuluh untuk tetap menjaga marwah Kementerian Agama. Pasalnya, ada beberapa penyuluh baik PNS maupun non PNS yang disinyalir memiliki pemahaman radikal, sehingga hal ini dapat membahayakan kestabilan keamanan negara.

"Penyuluh agama baik itu PNS atau pun non PNS merupakan penyambung lidah Kementerian Agama kepada masyarakat, sehingga haruslah selektif dalam memilihnya," ujarnya.

Maka dari itu, Kakanwil mengimbau agar penyuluh honorer yang akan direkruitmen untuk tahun 2019 ini merupakan penyuluh yang memiliki wawasan kebangsaan dengan baik dan paham bagaimana harus berhadapan dengan masyarakat. "Seleksinya harus ketat, karena menyangkut masalah umat," ucapnya.

Kepala Bidang Penaiszawa, H. Ahmad Patoni juga menuturkan, saat ini banyak tantangan yang meski dihadapi penyuluh dalam menjalankan tugasnya di lingkungan masyarakat. Hal ini tentu saja membuat program kerja ke depan akan lebih berat, sehingga dibutuhkan perencanaan yang akurat.

"Pertemuan ini berguna untuk membicarakan program-program yang akan direalisasikan pada tahun ini. Selain itu juga, kita dapat membahas kendala yang ada pada tiap kabupaten/kota, sehingga sinergitas ini dapat meminimalisasikan permasalahan yang ada," tuturnya.

Perihal rekruitmen penyuluh Non PNS tahun 2019, ia meminta para Kasi disetiap kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan para Kepala KUA untuk mengetahui penyuluh honorer yang berkompeten.
"Seleksi itu penting untuk melihat siapa yang pantas menjadi penyuluh untuk di-SK-kan. Bagaimana pun, penyuluh adalah ujung tombak dari Kementerian Agama. Selain mengerti agama, harus memiliki prilaku dan akhlak yang baik," pungkasnya.



Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR