Penerapan Sistem Zonasi PPDB Seperti Kembali ke Zaman Penjajahan

Bandung Raya

Jumat, 18 Januari 2019 | 11:14 WIB

190118111527-pener.jpg

net

UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun seiring perkembangan, akses mengenyam pendidikan seolah mendapat berbagai rintangan, salah satunya akibat adanya penerapan sistem zonasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Penerapan zonasi saat ini bahkan lebih diperketat dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Permendikbud tersebut merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 14 Tahun 2018 tentang PPDB setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dari sistem zonasi pada tahun ajaran 2018/2019.

"Melihat dari aturan Permendikbud yang baru ini,sepertinya yang akan sangat berdampak yaitu berkurangnya minat anak untuk belajar meraih nilai tinggi," ujar pemerhati pendidikan dari Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar, Asep Maung, Jumat (18/1/2019).

Menurut Asep, dengan keluarnya aturan itu, si anak cenderung akan malas. Bahlam mereka yang pemalas akan makin malas apabila ditunjang letak rumah yang sangat berdekatan dengan sekolahnya. Sebaliknya, anak yang mempunyai berkemampuan baik (pintar) apabila tidak ditunjang dengan letak rumah yang jauh mereka akan merasa hilang harapan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

"Keinginan pemerintah untuk menghilangkan sekolah favorit alangkah baiknya dipikirkan kembali. Termasuk soal kesiapan infrastrukturnya agar merata diseluruh sekolah. Kalau begitu, ketika semua fasilitas sudah seragam, maka akan menjadi daya tarik anak untuk  bersekolah di tempat tersebut," tuturnya.

Asep menilai perlunya pemerintah daerah membuat kebijakan lain untuk menyempurnakan dan melengkapi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Yang perlu diingat oleh pemangku jabatan, ujar Asep, jangan pernah anak-anak merasa sulit untuk mengenyam pendidikan, seolah-olah menuntut ilmu dipersulit oleh aturan yang ada.

"Saat penjajahan kita dilarang dan sangat sulit menuntut ilmu. Setelah menghirup kemerdekaan, saat kita sadar akan perlunya pendidikan dan terus berlomba menuntut ilmu, justru sekarang seolah dibikin sulit dengan aturan yang ada untuk bersekolah. Jadi apa bedanya zaman penjajahan dengan sekarang? Sistem yang ada seolah membawa kita kembali ke zaman itu (penjajahan)," terang Asep.

Tak cuma soal siswa, kata Asep, aturan yang ada juga sangat disayangkan karena hak atau penghargaan kepada anak guru jadi dihilangkan. Padahal,  bagaimanapun guru adalah orang yang sangat berperan penting disekolah. Mereka ikut memperjuangkan, mencetak serta menciptakan generasi bangsa ini.

"Belum lagi terjadi hal klasik yang menjadi masalah utama di kota-kota besar, dimana wilauah yang padat penduduk itu biasanya daerah perbatasan dan terletak di wilayah zonasi yang berbeda. Apalagi ditambah rutinitas pekerjaan orang tua yang bekerja di kota besar, tapi mereka tinggal di daerah luar kota atau perbatasan yang sudah barang tentu biasanya menginginkan anak bisa bersekolah dengan satu rute jalan yang sama untuk menghemat biaya. Jadi saya kira Permendikbud yang baru ini harus ditinjau ulang," pungkas Asep.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR