Ada Kunjungan DPRD Serang dan Kota Tanggerang, Legislator Cimahi Tidak Satupun Ada Ditempat

Bandung Raya

Jumat, 11 Januari 2019 | 20:43 WIB

190111204457-ada-k.jpg

Mapio.net

GEDUNG DPRD Kota Cimahi kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Serang dan DPRD Kota Tangerang Selatan, Jumat (11/1/2019). Sayangnya tak ada satupun anggota legislator Kota Cimahi yang berada di tempat.

Dua rombongan DPRD Kabupaten Serang dan DPRD Kota Tangerang Selatan datang dalam waktu bersamaan. Mereka akhirnya hanya diterima oleh Plt. Sekretaris DPRD Kota Cimahi Yanuar Taufik.

Sasaran kunjungan yaitu Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Cimahi. Mereka tidak ada ditempat karena  saat ini sibuk melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai daerah, termasuk pimpinan DPRD Kota Cimahi juga tidak ada satupun yang berada di Kota Cimahi.

Anggota DPRD Kab. Serang yang tiba lebih dulu diterima di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Cimahi. Banyaknya peserta rombongan yang hadir membuat beberapa orang anggota dewan terpaksa berdiri.

Setelah itu, mereka bergantian dengan rombongan DPRD Tangerang Selatan untuk berkomunikasi di ruang tersebut. Kedua pertemuan dengan anggota legislatif dari luar daerah tersebut hanya berlangsung beberapa menit.

Saat dikonfirmasi, Plt. Sekertaris DPRD Kota Cimahi Yanuar Taufik kepada wartawan Pikiran Rakyat, Ririn NF, membenarkan kegiatan kunjungan dua rombongan dewan dari Provinsi Banten tersebut tidak dihadiri anggota DPRD Kota Cimahi.

"Jadi yang menerima saya mewakili DPRD Kota Cimahi. Karena sebagian anggota dewan sedang kunjungan dan pak ketua juga  masih Bimtek di Jakarta," ujarnya.

Saat ditanya bahasan dalam kunjungan tersebut, Yanuar hanya menjawab tentang bidang Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Cimahi terkait masalah kesejahteraan rakyat dan kesehatan.

Kendati demikian, Yanuar mengklaim, pihak tamu tidak mempermasalahkan kunjungan tersebut hanya diterima oleh Sekertaris DPRD Kota Cimahi. Sebab, sebelumnya sudah dilakukan konfirmasi kepada DPRD Kabupaten Serang dan DPRD Kota Tangerang Selatan.

"Jadi sudah ada konfirmasi, nanti kunjungan diterima oleh Setwan karena dewan sedang berhalangan di tempat. Tidak apa-apa, intinya penerimaan ini diwakilkan," katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin, mengatakan, tidak adanya jajaran DPRD Kota Cimahi dalam kunjungan tersebut tak dipersoalkan.

Sedangkan, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan enggan memberikan komentar terkait kunjungan tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan dia hanya mengacungkan jempol. "Tidak apa," ujarnya.

Sebelumnya, jajaran DPRD Kota Cimahi langsung tancap gas melakukan kunjungan kerja ke daerah lain di Indonesia begitu dilakukan penetapan tahun sidang 2019.
Data yang didapat, rata-rata kunker di tahun 2018 dalam sebulan bisa dilakukan 3-4 kali dengan waktu minimal 3 hari tiap kunker, belum lagi kegiatan luar daerah lain yang turut menggunakan hari kerja.

Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Agus Solihin, menyatakan, kunker di awal tahun ini sifatnya penting untuk pembahasan di komisi. Maka secara mekanisme di awal tahun sidang komisi harus langsung berjalan.

Agus mengklaim, pelaksanaan Kunker secara undang-undang sah dilakukan. Sebab kunker merupakan bagian dari program anggota dewan yang tujuannya untuk studi banding.

Namun, banyak pihak yang menyayangkan kegiatan kunker dan studi banding DPRD Kota Cimahi dengan tingkat kegiatan yang tinggi. Kinerja DPRD Kota Cimahi juga dipertanyakan seiring makin dekatnya pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada April 2019 mendatang. Waktu mereka akan terbagi antara tugas legislatif dan tugas partai baik untuk pemenangan Pilpres maupun sebagai caleg.

"Sama saja. Tahun politik sekarang kan sangat ketat. Para caleg paling menggerakkan jaringan masing-masing," katanya.

Kendati demikian, selaku pimpinan DPRD Kota Cimahi, Agus mengingatkan anggotanya agar membedakan sebagai anggota dewan dan calon anggota dewan. "Tetap saya ingatkan agar tidak mengabaikan tugas anggota dewan," ungkapnya.

Pengamat Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Wawan Gunawan, menilai, kunker yang dilakukan selama ini oleh jajaran legislator terkesan pelesiran untuk menggugurkan kewajiban.

"Memang tidak dilarang, aturannya ada. Tapi, kalau kunker lebih banyak ketimbang tugas pokok yang dikerjakannya ya habiskan waktu dan anggaran. Itu semacam pelesiran," ujarnya.

Bahkan, bisa jadi banyaknya kegiatan kunker dapat mendatangkan keuntungan. "Ada semacam pemubaziran anggaran. Seperti hanya mencari keuntungan finansial," katanya.
Jajaran DPRD Kota Cimahi, lanjut Wawan, harus meresapi tugas pokok dewan yaitu legislasi, budjeting dan pengawasan. Namun, melihat kinerja para dewan lebih banyak di luar daerah dibandingkan di kantor sama saja mengkhianati publik.

"Kalau semuanya pergi, ada masyarakat yang mengadu, siapa yang melayani? Tapi kalau hanya Kunker ngabisin anggaran saja, itu bukan hanya mencederai demokrasi, itu sudah mengkhianati apsirasi publik yang memilihnya. Mana waktu buat pengawasan, kan fungsi dewan terutama menjaga kinerja aparatur pemerintahan," beber Wawan.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR