Operasional BPJPH Tunggu Peraturan Pemerintah

Bandung Raya

Jumat, 11 Januari 2019 | 19:10 WIB

190111191053-opera.jpg

net

PEMERINTAH pusat telah membentuk badan khusus yang bertugas mengurusi sertifikasi produk halal yakni BPJPH. Badan khusus yang sudah disosialisasikan dua tahun lalu itu bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nantinya bertugas menerbitkan sertifikat halal bagi para pelaku usaha.

Mengenai teknis pelaksanaannya, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah. Pasalnya, meski sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang BPJPH, namun secara teknis dan pelaksanaan belum diatur melalui peraturan pemerintah.

"Jadi sekarang Undang-undangnya memang sudah digunakan, tapi secara operasional kita masih nunggu bagaimana teknisnya dan seperti apa. Berbentuk badan khusus kah, Satuan Kerja (Satker), atau apa," ujar Kepala Seksi Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Agus Safari ditemui galamedianews.com dikantornya, Jl. Sudirman, Kota Bandung, Jumat (11/1/2019).

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sendiri sejauh ini sudah melakukan sosialisasi, bahkan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi yang memiliki laboratorium makanan, minuman dan obat-obatan untuk melakukan pengujian kelayakan.

"Untuk pelaksanaannya nanti kita akan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi seperti UIN, Unpad, ITB, dan IPB yang sudah memiliki laboratorium lengkap. Jadi nanti pengusaha yang ingin mengajukan uji sertifikat halal bisa ke Lembaga Produk Halal (LPH), namun untuk pemberkasannya ke BPJPH," tuturnya.

Ditanya soal peran MUI, Agus menegaskan bahwa fungsi MUI dan BPJPH tidak akan berbenturan. MUI tetap memiliki tugas sebagai pemberi fatwa. Sedangkan BPJPH memiliki kewenangan dalam mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan rekomendasi atau hasil sidang MUI.

"Peran MUI itu yang memfatwakan atau menyidangkan hasil dari LPH. Jadi LPH ini memberikan jaminan kehalalan bagi produk seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. BPJPH mengeluarkan sertifikat berdasarkan rekomendasi atau hasil fatwa MUI," ujarnya.

Namun meski demikian, setiap perusahaan yang sudah memiliki lebel halal, BPJPH tetap akan melakukan pengawasan. Ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. "Sertifikat ini berlakunya 4 tahun sekali, setelah itu akan diperbaharui lagi. Dan kami akan melakukan pengawasan untuk memastikan kehalalan produk tersebut bagi konsumen," pungkasnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR