Nunggak Pajak Rp 1,9 Miliar, Hotel Grand Lembang Terancam Disegel

Bandung Raya

Jumat, 11 Januari 2019 | 17:49 WIB

190111175133-nungg.jpg

ist

GRAND Hotel Lembang yang beroperasi di kawasan wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat, terancam disegel. Hotel tersebut menunggak pajak hingga Rp. 1,9 miliar.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat, Hasanudin mengungkapkan, sejak 2015 pihak hotel tak pernah menyetorkan pajak. Lantaran telah melakukan tunggakan pajak sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab Bandung Barat akan menyegel dan menghentikan operasional Grand Hotel Lembang.

"Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada itikad baik dari pihak management untuk melunasinya. Terpaksa kami langsung akan segel," tegasnya seusai memberikan peringatan berupa pemasangan baligo yang bertuliskan bahwa wajib pajak tersebut menunggak pajak daerah, di Lembang, Jumat (11/1/2019).

Menurutnya, sangat memungkinkan jika pemda melakukan penyegelan dan penghentian operasional Grand Hotel Lembang. Apalagi, selama ini pihaknya pun sudah sering memberikan teguran terhadap hotel tersebut.

"Kami sudah memberikan teguran tertulis, mulai dari teguran pertama, kedua dan ketiga, namun itu tidak pernah digubris. Dan sekarang, jika tidak hingga 7 hari kedepan tidak ada itikad baik untuk membayarkan tunggakan pajak tersebut, maka kami akan hentikan operasional hotel," terangnya.

Selain Grand Hotel Lembang, masih banyak hotel-hotel lain yang menunggak pajak. Hasanudin pun memastikan, pihaknya akan menyetorkan nama-nama hotel mana saja yang masih memiliki tunggakan pajak untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Karena menunggak pajak tanpa ada itikad baik untuk menyelesaikannya sudah termasuk tindakan kriminal," ujarnya.

Pada tahun ini, Pemkab Bandung Barat menargetkan capaian pajak hotel sebesar Rp. 24 miliar. Adapun untuk mencapai target tersebut kata Hasanudin, BPKD terus mensosialisasikan permasalahan pajak ini kepada para pengusaha hotel melalui berbagai media, termasuk dalam bentuk surat edaran tertulis.

"Tingkat kesadaran para pengelola hotel baru mencapai 75 persen dalam membayar pajak. Karena pada kenyataannya masih ada pengusaha yang tidak terbuka dalam melaporkan nilai setiap transaksi yang dilakukan," paparnya.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR