Dinsos Tak Rekomendasikan BPJS Aktif dalam Satu Hari

Bandung Raya

Rabu, 9 Januari 2019 | 20:09 WIB

190109200959-dinso.jpg

dok

DINAS Sosial Kabupaten Bandung kini tidak bisa mengeluarkan rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dapat aktif dalam satu hari bagi masyarakat miskin. Hal ini akan memicu meningkatnya permintaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) di tingkat daerah.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bandung sekaligus Manager Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Nia Nindhiawati menuturkan, Peraturan Presiden (Perpres) tersebut memberatkan Pemerintah Daerah.

"Jadi itu ada aturannya dalam Perpres yang disampaikan teman-teman BPJS, bahwa mulai Januari 2019 sudah tidak bisa mengeluarkan rekokemendasi BPJS satu hari aktif bagi masyarakat miskin. Jadi prosedur BPJS itu harus ditempuh selama 14 hari dan mandiri (non PBI)," ujar Nia saat ditemui di Kantor SLRT Kabupaten Bandung, Jln. Raya Soreang, Kab. Bandung, Rabu (9/1/2019).

Menurut Nia, otomatis ini akan berpengaruh pada penganggaran SKTM yang selama ini dikaver Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial. Padahal, selama ini Dinsos sudah menekan anggaran SKTM untuk bisa diminimalisir.

"Tapi kalau kondisi sekarang, BPJS-nya tidak bisa mengeluarkan satu hari aktif, masyarakat bisa beralih kembali ke SKTM. Anggaran SKTM ini batas maksimalnya Rp 5 juta per kasus per satu pasien dan berlaku satu bulan," katanya.

Nia mengatakan, SKTM ini dapat berlaku di beberapa rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, seperti seluruh rumah sakit umun daerah (RSUD) di Kabupaten Bandung, yakni RSUD Cicalengka, Majalaya, dan Soreang.

Termasuk, lanjut dia, rumah sakit umum pemerintah, seperti RSHS, RS Cicendo, Al Ihsan dan Cisarua, termasuk rumah sakit swasta seperti Avicena dan AMC Cileunyi yang masih dalam proses kerja sama.

Dirinya menuturkan, pada 2018 lalu pemohon SKTM sudah mengalami peningkatan dari rata-rata 15 hingga 20 SKTM per hari, dan sekarang bisa mencapai 50 SKTM per hari. Jumlah tersebut dibagi beberapa segmen dari berbagai rumah sakit, termasuk jaminan persalinan (Jampersal).

"Secara kumulasi anggap saja kurang lebih per bulan 200 (pemohon) kali satu tahun, jadi sekitar kurang lebih 2400. Tapi sekarang trendnya adalah SKTM  Jampersal, ini beda lagi karena tidak dikaver oleh APBD, tapi oleh DAK. Rata-rata 50 itu sama Jampersal, tapi kalau rata-rata SKTM itu tidak segitu," terangnya.

Untuk itu, Dinsos melalui puskesos SLRT hanya bisa berupaya memaksimalkan fungsi puskesos di masing-masing desa untuk melakukan verifikasi kepada masyarakat, mana saja yang kondisi di lapangannya betul-betul harus dibantu melalui BPJS yang preminya dibayar oleh Pemda.

"Kami hanya mengintegrasikan masyarakat yang betul-betul miskin ke BPJS PBI, dengan konsekuensi dipasang stiker oleh puskesos bahwa dia di bawah fungsi pengawasan puskesos," ujarnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR