Puluhan Perusahaan di Kab. Bandung Barat Dapat Rapor Merah

Bandung Raya

Selasa, 8 Januari 2019 | 20:13 WIB

190108201434-puluh.jpg

net

Ilustrasi.

PULUHAN perusahaan di Kabupaten Bandung Barat mendapatkan rapor merah pada hasil penilaian Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Properda) Jawa Barat 2017-2018. Masuknya puluhan perusahaan ke dalam daftar rapor merah lantaran perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang tekstil tersebut kerap melanggar aturan.

Kepala Bidang Pengendalain Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Aam Wiriawan, mengungkapkan, banyak faktor perusahaan tersebut masuk dfart daftar merah. Diantaranya, pada pelaporan uji emisi terdapat paremeter bahwa air yang melebihi baku mutu.

"Selain itu, 50 persen tidak melakukan pelaporan uji emisi pada semester II tahun 2017. Secara total, ada 17 perusahaan yang mendapatkan lapor merah," kata Aam di Ngamprah, Selasa (8/1/2018).

Menurut Aam, selain mendapatkan lapor merah, ada juga perusahaan yang mendapatkan biru termasuk yang katagori dikeluarkan lantaran masuk pada ranah hukum.

"Yang mendapatkan lapor biru ada 9 dan masuk dalam katagori dikeluarkan 7 perusahaan. Rata-rata perusahaan tersebut beregerak di industri," sebut Aam.

Aam mengungkapkan, setelah pihaknya mendapatkan laporan perusahaan-perusahaan tersebut, pihaknya pun akan fokus melakukan pengawasan. Sebab, pengawasan perlu dilakukan agar sejumlah persuhaan tersebut bisa berbenah.

"Pengawasan sangat penting dilakukan, itu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat di pastikan tidak akan ada pencemaran lingkungan," kata Aam.

Seperti diketahui, pada 2018 lalu ratusan perusahaan di Kabupaten Bandung Barat cenderung melalaikan dalam melaporkan rutin mengenai analisis dampak lingkungan (amdal). Bahkan dari 370 perusahaan, hanya 60 di antaranya yang rutin memberikan laporan.

"Sejumlah perusahaan besar atau kecil tersebut lalai dalam pelaporan lantaran berbagai hal. Mulai dari ketidaktahuan mengenai teknis laporan, tidak ada kegiatan untuk dilaporkan, hingga ketidakpedulian dalam membuat laporan," kata Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup KBB, Zamilia Floreta.

Zamilia mengatakan, selama ini perusahaan yang rutin meloparkan dokumen tersebut hanya perusahaan yang memilik Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC). Sementara, mayoritas perusahan yang tidak punya IPLC itu tidak memberikan laporan dokumen amdal tersebut.

"Padahal, laporan itu menjadi bahan evaluasi untuk penataan lingkungan di sekitarnya. Apalagi laporan-laporan tersebut disyaratkan dalam dokumen amdal, dan UKL/UPL. Jadi seharusnya, perusahaan-perusahaan tahu akan hal ini dan menyadari kewajiban mereka untuk memberikan laporan rutin," katanya.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR