181109152027-satga.jpg

Laksmi Sri Sundari

Satgas Saber Pugli Lakukan Pencegahan di Pemkot Cimahi

Bandung Raya

Jumat, 9 November 2018 | 15:19 WIB

Wartawan: Laksmi Sri Sundari

TIM Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Cimahi terus melakukan kegiatan pencegahan pungli di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi dihadapan Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemkot Cimahi, dan juga anggota Polres Cimahi yang berlangsung di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusuma, Jumat (9/11/2018).

"Tindak lanjut pelaksanaan sebagai petugas saber pungli, kita melaksanakan sosialisasi. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kepada pelaksana pelayanan publik Kota Cimahi, sehingga lebih mengetahui dan lebih memahami apa yang dilarang dan apa yang tidak," ungkap Ketua Tim Saber Pungli Kota Cimahi, Kompol Irwansyah ditemui usai kegiatan.

Menurutnya, sealama ini pihaknya mendapat dukungan penuh dari Pemkot Cimahi dalam upaya memberantas pungli di Kota Cimahi. Termasuk terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, dan sekretariat tim saber pungli.

Diakui Irwansyah yang merupakan Wakapolres Cimahi ini, sejauh ini belum ada penemuan ataupun laporan dari masyarakat adanya pungli di Kota Cimahi. Kalau memang ada, kata Irwansyah, pihaknya akan tindaknlanjuti sesuai dengan aturan yang ada.

Ia menyebutkan jika pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan pungli melalui sosialisasi. "Pungli ini datangnya dari hati nurani, kalau dia sudah niat tidak ingin melakukan pungli ya tidak akan pungli. Caranya ya melalui sosialisasi ini,  diingatkan," ujarnya.

"Jadi upaya kita itu, perbanyaklah sosialisasi sehingga pelaksanaan pelayanan publik di Kota Cimahi ini untuk dingatkan kembali. Kalau dia niat mau pungli, diingatkan lagi," sambungnya.


Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana juga menyatakan jika pelayanan publik di Pemkot Cimahi sejauh ini masih bersih dari praktek pungli oleh ASN. Semua pelayanan publik di Pemkot Cimahi, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak dipungut biaya

"Jika memang ada oknum ASN yang memanfaatkan pelayanan untuk keuntungan pribadi dengan cara pungli, maka akan diproses sesuai aturan disiplin ASN. Kalau nekat melanggar yang bergerak adalah proses hukum," tegasnya.

Sanksi yang diterapkan pun sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dari mulai hukuman tingkat ringan, sedang hingga tinggi. Untuk itu, secara tegas dirinya melarang ASN untuk melakukan pungutan dalam pelayanan.

"Ada penurunan pangkat, dinon job-kan, sampai pemberhentian dengan hormat," tegas Ngatiyana.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR