181011161917-warga.jpg

Ziyan

Warga Pertanyakan Pembangunan Gedung PAUD di Soreang

Bandung Raya

Kamis, 11 Oktober 2018 | 16:18 WIB

Wartawan: Ziyan

WARGA Kabupaten Bandung mempertanyakan sistem pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di Jln. Sawargi, Desa/Kec. Soreang, Kab. Bandung, senilai Rp 1,6 miliar. Warga juga mempertanyakan pelaksana pembangunan gedung tersebut, yang dilaksanakan oleh seorang pemborong yang diduga ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung.

Salah seorang warga Kabupaten Bandung yang juga pemerhati dunia pendidikan, Asep Ridwan mengaku merasa janggal dengan dilaksanakannya pembangunan gedung PAUD Negeri yang akan dijadikan sebagai PAUD percontohan. Proses pembangunan gedung yang bersumber sari APBN tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Padahal, berdasarkan aturannya pembangunan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan oleh internal sekolah atau biasa disebut swakelola yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan komite.

"Tapi ini dilaksanakan oleh dinas, memang saat ini belum ada struktur Kepsek dan komite. Namanya juga baru mau dibikin. Tapi dinas juga dasarnya apa bisa melaksanakan pekerjaan yang seharusnya swakelola ini," ujar Asep saat ditemui di Soreang, Kamis (11/10/2018).

Tak hanya itu saja, kata Asep, berdasarkan penulusuran pihaknya di lapangan, pengerjaan gedung yang luasnya kurang lebih 6000 meter persegi itu terlihat asal-asalan. Seperti pada kedalaman pondasi, hanya sekitar 25 sentimeter saja. Padahal idealnya suatu bangunan memiliki kedalaman minimal 50-60 sentimeter. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan sekaligus membahayakan, karena bisa saja tidak tahan terhadap guncangan seperti gempa dan lainnya.

"Teknis pengerjaannya juga sangat asal-asalan. Salah satu contohnya, itu kedalaman pondasinya. Itu bahaya, kalau suatu saat ada guncangan bisa mudah rubuh dan membahayakan penghuni gedung nantinya. Sebagai warga Kabupaten Bandung, tentunya ingin yang terbaik, apalagi ini untuk tempat pendidikan anak-anak kami," katanya.

Menurutnya, ditenggarai pemborong pembangunan diduga ada keterkaitan dengan sala seorang pejabat di Disdik Kabupaten Bandung. Jika benar, kata dia, maka tentunya sarat dengan dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Apalagi, pelaksanaannya swakelola alias tanpa pemilihan pelaksana proyek tanpa proses lelang.

"Saya harap kabar tersebut tidak benar yah. Kalau benar seperti itu sangat keterlaluan. Sebagai warga kami minta penegak hukum segera melakukan penelusuran," harapnya..

Sementara Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Formal Non Formal (PNFI) Disdik Kabupaten Bandung, Junjunan membantah, pembangunan gedung PAUD Negeri tersebut sarat dengan kekeliruan. Adapun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihaknya, hal tersebut tidak menyalahi aturan. Karena memang ada MoU antara Disdik Kabupaten Bandung dengan Kementrian Pendidikan, sebagai pemberi dana. Yang mana mempersilahkan Disdik Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pembangunan gedung tersebut.

"Pembangunan ini memang kami yang melaksanakan. Karena memang belum ada struktur kepala sekolah dan komitenya. Makanya kami ada MoU dengan Kementrian Pendidikan. Jadi tidak masalah kami yang bangun juga," ungkap Junjunan.

Mengenai besaran anggaran pun, kata Junjunan, semula memang diajukan sebesar Rp 1,6 miliar. Namun yang direalisasikan sebesar Rp 1 miliar, sehingga pihaknya melakukan perencanaan ulang. Selain mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar, untuk pelaksanaan pembangunan pun pihaknya mendapatkan anggaran pendamping dari APBD perubahan 2018 Kabupaten Bandung kurang lebih Rp 150 juta.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR