180914190519-soal-.jpg

dokumen galamedianews.com

Pengamat Reformasi Birokrasi dari FISIP Unpad Yogi Suprayogi Sugandi.

Soal Polemik Sekda Kota Bandung, Ini Tanggapan Pengamat dari Unpad

Bandung Raya

Jumat, 14 September 2018 | 19:05 WIB

Wartawan: Yeni Siti Apriani

MESKI bisa dilakukan, namun evaluasi ulang terhadap Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung menunjukkan adanya kegagalan komunikasi politik. Wali kota dan wakil wali kota terpilih diharapkan tidak terpengaruh aksi unjuk rasa penolakan terhadap Benny Bachtiar dan lebih baik melanjutkan apa yang sudah diputuskan.

"Pemilihan sekda ini kan sudah melalui tahapan seleksi dan juga uji publik. Kalau pun ada penolakan harusnya saat nama-nama kandidat diumumkan, apalagi ada uji publik. Kalau sekarang kan menganggu stabilitas politik," ungkap pengamat Reformasi Birokrasi dari FISIP Unpad Yogi Suprayogi Sugandi, Jumat (14/9/2018).  

Menurut Yogi, sebelumnya Ridwan Kamil sebagai wali kota sudah mengumumkan Benny Bachtiar sebagai sekda. Bahkan, Ridwan Kamil pun mengatakan pemilihan Benny ini sudah dibahas dengan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.

"Ini kan pakai sistem merit. Pemilihan jabatan berdasarkan prestasi. Dari awal ada uji ada administrasi, kenapa enggak ada penolakan dari Cimahi dan juga warga Bandung. Sekarang kok tiba-tiba setelah tiga nama, dan dipilih satu orang terjadi penolakan," tandasnya.

Kalau pun mau ditolak, ungkap Yogi, seharusnya melalui PUTN. "Ini seperti dicari-cari, demo di kejaksaan, demo di Balai Kota seperti memainkan opini publik," ungkapnya.

Diharapkan, panitia seleksi dan juga plt Wali Kota Oded M. Danial tidak terpengaruh aksi penolakan. Terlebih, pemilihan sekda sudah berdasarkan masukan dan juga seleksi. Tak hanya itu, pemilihan ini pun sudah dibahas bersama sehingga lebih baik dilanjutkan yang sudah diputuskan sebelumnya.

"Dari segi etika tidak baik. Sebuah titah yang sudah diumumkan, kalau diambil lagi (ditarik kembali, red) itu kan buruk," ungkapnya.

Diakui Yogi, peninjauan kembali memang tidak masalah dan bisa dilakukan. "Namun kalau peninjauan ini dilakukan  karena ada tekanan akibat adanya demo, itu tidak baik, masa harus kalah," ungkapnya.

Salah satu alasan penolakan yang dilontarkan pengunjuk rasa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung sudah bagus dan berkualitas. Sehingga lebih baik  ASN Pemkot Bandung yang menjadi Sekda karena kualitasnya bagus dan mengethaui persoalan Kota Bandung.

"Itu bukan alasan kuat. Kalau dilihat dalam undang-undang ASN, itu disebutkannya ASN NKRI enggak ada ASN Jabar, ASN Kota Bandung. Itu enggak bisa jadi alasan, ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tandasnya.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR