180914182607-meski.jpg

dokumen galamedianews.com

Ilustrasi.

Meski Sudah Bebas, Pemprov Jabar Bakal Pecat ASN yang Terlibat Kasus Korupsi

Bandung Raya

Jumat, 14 September 2018 | 18:26 WIB

Wartawan: Anthika Asmara

PEMPROV Jawa Barat pastikan akan memecat Aparatur Negri Sipil (ASN) yang terlibat kasus korupsi meskipun yang bersangkutan sudah menghirup udara segar.  

Kepala BKD Jabar Sumarwan Hadisumarto mengatakan, ASN yang pernah terlibat kasus korupsi segera diberhentikan secara tidak hormat. Kata dia, pihaknya akan patuh dan taat terhadap pemerintah pusat yang telah mengintruksikan pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat kasus korupsi.

"Pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, akan segera mengambil langkah pemberhentian secara tidak hormat," kata Sumarwan Jumat (14/9/2018).

Kendati demikian Sumarwan mengklarifikasi data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN-RB) yang menyebut PNS Pemprov Jabar yang terlibat kasus korupsi berjumlah 24 orang.

"Setelah kita konfirmasi, angkanya ada 21 orang karena ada yang double nama, ada juga yang bukan PNS Pemprov Jabar, dari jumlah sebanyak itu ada juga yang sudah pensiun," ucap dia.

Sumarwan membenarkan, keberadaan PNS Pemprov Jabar yang terlibat kasus korupsi, namun masih bekerja seperti biasa dikarenakan adanya aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 2012 lalu.

"Ini bukan kesalahan pemda setempat, tapi karena ada edaran menteri dalam negeri tahun 2012 yang seolah-olah membolehkan PNS yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman bisa diaktifkan kembali," ucap dia.

Soal mekanisme pemecatannya, Sumarwan menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu akan mencocokan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan data BKD Jabar. Setelah cocok, pihaknya kemudian mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Gubernur Jabar.

"Keputusan ini juga berlaku bagi yang sudah pensiun, (tunjangan) pensiunnya juga kita cabut," kayanya.

Sumarwan mengaku, keputusan pemerintah pusat tersebut bukanlah keputusan yang mudah diterima. Terlebih, pihaknya diberi batas waktu untuk melaksanakan intruksi tersebut paling lambat Desember 2018 mendatang.

"Ini memang (keputusan) berat, kita juga harus lakukan pendekatan persuasif, terutama pada keluarganya. Ada yang sudah 30 tahun mengabdi, namun gara-gara ada masalah kecil, mereka harus seperti itu," katanya.

Sumarwan menambahkan, jika aturan dan sanki pemberhentian secara tidak hormat ini tidak ada solusi, lanjut dia, aturan ini tidak bisa ditawar lagi dan berlaku mutlak. "Dalam aturan sudah jelas pemecatan dan tidak bisa d tawar," tuturnya.

Editor: H. Dicky Aditya



Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR