180810161617-lps-p.jpg

dok

Ilustrasi

LPS: Potensi Simpanan Dana Masyarakat di Bank Capai Rp1.000 Triliun

Bandung Raya

Jumat, 10 Agustus 2018 | 16:16 WIB

Wartawan: Rio Ryzki Batee

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) menilai potensi simpanan dana masyarakat di bank masih cukup tinggi, bahkan mencapai Rp1.000 triliun. Dana tersebut dapat dalam bentuk uang cash atau telah diinvestasikan melalui produk lainnya.

Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho mengatakan bahwa saat ini, jumlah rekening di Indonesia terdapat sekitar 260 juta akun. Pertumbuhun jumlah nasabah masih terus berpotensi, mengingat penduduk usia produktif di Indonesia antara 175 sampai 200 juta orang.

"Kalau satu orang saja punya satu atau dua rekening, maka masih ada potensi 50-60 juta nasabah yang seharusnya menyimpan uang di bank dengan nilai sampai Rp 1.000 triliun. Ruangnya masih terbuka lebar yang harus kita kejar," ungkapnya kepada wartawan di Hotel Courtyard, Jln. Tamansari, Kota Bandung, Jumat (10/8).

Dalam meningkatkan hal tersebut, pihaknya akan terus berupaya mengedukasi masyarakat agar menyimpan uangnya di bank, sementara semua simpanan dana nasabah di bank akan dijamin oleh LPS. Sehingga jika terjadi fraud atau bank bangkrut, maka LPS akan mengembalikan dana nasabah.

"Sampai saat ini, dana nasabah yang dikembalikan LPS akibat bank tutup telah mencapai satu triliun rupiah," katanya.

Menurutnya, simpanan dana nasabah di bank dibanding bulan sebelumnya tercatat naik satu persen. Hingga Juni 2018, kenaikan year on year (yoy), mencapai 6 persen atau menjadi sekitar 5.300 triliun dana yang dijamin LPS.

"Simpanan yang dijamin LPS terus tumbuh, meski kemarin banyak agenda politik dan lebaran tapi tabungan tumbuh. Artinya kepercayaan masyarakat kepada bank masih bagus, walau dibandingkan tahun sebelumnya ada perlambatan sedikit." ujarnya.

Disinggung kehadiran aplikasi pinjam uang secara online atau yang lebih dikenal dengan nama fintech, lanjutnya merupakan langkah maju namun tetap harus berbadan hukum yang jelas.

"Jadi fintech harus berbadan hukum dan platformnya juga jelas, ada juga beberapa bank yang bekerjasama dengan fintech global. Kita tidak akan melarang tapi kalau bisa diatur, maka jauh lebih baik,"

Menurutnya, untuk fintech akan melihat perkembangan dari trend yang tumbuh di masyarakat, sehingga apakah dalam waktu panjang atau sifatnya sementara. Maka lembaga pengawas seperti OJK dan pemerintah perlu membuat aturan-aturan yang sesuai dengan kecepatan dan perkembangan teknologi.

"Kemudian juga sudah ada digitalisasi perbankan, tapi intinya kalau dari sisi penjaminan kita hanya menjamin hanya bank. Kalau dari sisi kinerja, persaingan dan sebagainya kita juga mengimbau lebih inovatif mengikuti perkembangan zaman," jelasnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR