180712191323-lbp2-.jpg

Rio Ryzki Batee

LBP2 Jawa Barat Harap Sistem Zonasi di PPDB Dievaluasi

Bandung Raya

Kamis, 12 Juli 2018 | 19:13 WIB

Wartawan: Rio Ryzki Batee

LEMBAGA Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat berharap adanya evaluasi terkait sistem zonasi, mengingat Kota Bandung dinilai belum siap dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut.

Puluhan massa dari lembaga tersebut bersama orang tua siswa melakukan aksi damai terkait PPDB di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Selain itu, Terlihat orang tua semakin banyak berkumpul ke kantor tersebut. Tidak sedikit yang mengadukan keluhannya kepada pihak terkait.

"Untuk masalah PPDB kami sepakat meminta revisi akan sistem zonasi, karena Kota Bandung belum siap baik sarana dan prasarana seperti ruang-ruang kelas dan sebagainya. Dan masyarakat terutama anaknya yang berprestasi merasa dirugikan," ungkap Pimpinan LBP2 Jawa Barat, Aa Maung kepada wartawan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jln. Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis (12/7/2018).

Menurutnya persoalan pendidikan semakin rumit dengan sistem zonasi tersebut, karena prestasi dari siswa tidak menjadi prioritas. Sehingga diharapkan ada perbaikan di lapangan agar tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut bagi masyarakat.

"Kita berharap dengan sistem pendidikan dapat memberikan dan membangun generasi yang baik serta maju. Maka semua pihak perlu dilibatkan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerhati Pendidikan, M. Maskur menilai perlu adanya revisi akan sistem PPDB berbasis zonasi. Bahkan sistem sebelumnya yakni passing grade dianggap lebih adil bagi semua pihak.

"Kalau dengan sistem passing grade maka lebih adil, karena jelas melihat bagaimana nilai dan nem dari siswa. Sehingga masuk sekolah ke manapun tidak ada masalah karena menyesuaikan dengan nilai siswa yang bersangkutan," tuturnya.

Diakuinya dengan sistem zonasi maka terdapat indikasi akan adanya praktek transaksi uang. Namun yang paling menjadi perhatian yakni banyak orang tua dan anak yang menjadi korban dari sistem zonasi.

"Kita melihat banyaknya orang tua yang mengeluh akan anaknya yang tidak bisa kemana-mana, yang akhirnya malas sekolah dan lain sebagainya. Karena prestasi siswa yang bersangkutan tidak menjadi daya tarik," terangnya.

Salah seorang warga, Ira Khrisnawati (40)mengeluhkan kepastian akan sistem zonasi, karena untuk sarana dan prasarana masih belum memadai. Pasalnya jarak dari rumahnya dengan sekolah terdekat mencapai sekitar 1,3 Km.

"Rumah saya di daerah Riung Bandung dan yang paling dekat untuk zonasi sekolah sampai 1,3 Km. Walau prestasi anak saya lumayan tapi tetap kalah dengan anak yang jaraknya dekat dengan sekolah," katanya.

Lebih jauh, karena kemungkinan anaknya diterima disekolah sangat kecil, maka akhirnya memutuskan anaknya untuk mengikuti home schooling.

"Bukan masalah tentang bisa bikin SKTM atau tidak, tapi kami ingin memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan anak-anak. Kalau seperti itu, berarti sekolah bukan cuma masalah uang saja," tambahnya.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR