180712165517-pangd.jpg

Whisnu Pradana/galamedianews.com

Pangdam III/Silliwangi Minta Pemerintah Kaji Ulang Sistem Rayonisasi BPJS Kesehatan Bagi Militer

Bandung Raya

Kamis, 12 Juli 2018 | 16:55 WIB

Wartawan: Whisnu Pradana

SISTEM perawatan bagi prajurit TNI dengan menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dianggap cukup merugikan.

Menurut Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, BPJS Kesehatan membuat rujukan pelayanan kesehatan sistem rayon atau regional yang akhirnya memberikan batasan tersendiri. Padahal di militer, tidak mengenal sistem rayon, namun pelayanan kesehatan diterapkan menggunakan sistem rujukan.

Mulai dari batalion, kodim, hingga tingkatan rumah sakit yang memiliki peralatan dan fasilitas lebih lengkap. Menurut Besar, hal tersebut perlu diluruskan karena akan merugikan institusi TNI sendiri.

"Khusus untuk birokrasi sistem perawatan di TNI dengan adanya BPJS kesehatan ini kami sedikit dirugikan. Prajurit kami saat akan membuat rujukan kesehatan itu dibatasi, karena banyak yang tidak sesuai dengan rayon BPJS, sangat dirugikan pastinya," ungkap Besar saat ditemui usai melakukan pemantauan pembangunan gedung baru di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Kamis (12/7/2018).

Melalui sistem rayon tersebut, kata Besar, ketika rumah sakit militer memiliki fasilitas yang bagus dan mencukupi tapi karena ada batasan koridor BPJS maka jadi terbelenggu. Pasalnya prajurit TNI ketika akan memeriksakan kesehatan tidak bisa ke rayon lain.

"Ini yang perlu disuarakan dan disampaikan sehingga ada titik temu agar militer tidak dirugikan. Artinya dengan fasilitas yang lebih, masyarakat juga tetap terlayani dan militer juga tercover. BPJS ini justru mengkotak-kotakkan hal itu," katanya.

Sejauh ini TNI (militer) memiliki sistem rujukan tersendiri, dan selama ini sudah berjalan di lingkungan TNI. Namun saat ini, sistem rujukan yang berjalan berbenturan dengan sistem administrasi BPJS Kesehatan, sehingga tidak bisa melakukan klaim ke BPJS ketika melakukan rujukan seperti di TNI.

"Jika dulu militer membawa surat dari PPK satu untuk dirujuk ke rumah sakit tapi sekarang tidak bisa karena sistemnya online. Kita dikotak-kotak, dibelenggu, diikat dengan sistem online. Tapi ketika sudah mendaftar online, namanya tidak ada karena sudah masuk kotak dalam rayon tertentu," tuturnya.

Besar berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan penerapan sistem rayonisasi BPJS Kesehatan bagi militer agar sistem rujukan bagi prajurit TNI AD bisa diterapkan di setiap wilayah.

"Intinya sederhana, kami ingin sistem rujukan militer (TNI) itu kembali sebagaimana mestinya. Tak perlu terbatas pada kebijakan BPJS yang membatasi," tegasnya.

Editor: H. Dicky Aditya



Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR