180710191532-banya.jpg

Banyak yang Protes PPDB, Ini Kata Disdik Kota Bandung

Bandung Raya

Selasa, 10 Juli 2018 | 19:15 WIB

Wartawan: Rio Ryzki Batee

SISTEM zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan persoalan baru bidang pendidikan di Kota Bandung. Pasalnya masih banyak pihak orang tua yang protes dan merasa tidak puas, akan hasil penerimaan siswa berdasarkan sistem tersebut.

Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Mia Rumiasari menilai, hal tersebut karena ketidaksiapan dan masih kurangnya informasi yang diterima oleh para orang tua. Sehingga masih banyak yang menganggap tidak terlalu berbeda dibanding tahun sebelumnya untuk PPDB.

"Perbedaan PPDB tahun ini dan sebelumnya memang cukup signifikan, karena sesuai amanat permendikbud. Dimana pemerintah wajib menerapkan sistem zonasi 90 persen, 5 persen prestasi, dan 5 persen jalur khusus," ungkapnya saat ditemui di Kantor Disdik Kota Bandung, Jln. Ahmad Yani, Kota Bandung, Selasa (10/7/2018).

Menurutnya, tahun ini untuk PPDB di Kota Bandung menerapkan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan Permendikbud Nomor 17/2017 dan 14/2018 tentang aturan zonasi sebagai penegasan dari permendikbud sebelumya.

"Tapi untuk sistem zonasi di Kota Bandung sebenarnya kita tidak menerapkan murni 90 persen di semua sekolah, karena adanya beberapa sekolah yang masih mencoba memunculkan jalur akademik. Seperti lima SMP Negeri yang ada di tengah kota, sekolah tersebut jauh dari kawasan permukiman padat penduduk," terangnya.

Diakuinya, keluhan dan kekecewaan muncul dari para orang tua yang merasa dirugikan dengan sistem ini, karena hanya lima sekolah yang menerapkan jalur akademik, yakni antara lain di SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44 Bandung.

Sementara untuk sekolah SMP lainnya menggunakan sistem zonasi, sedangkan untuk SD menggunakan kriteria usia.

Disinggung munculnya kasus siswa dengan NEM tinggi namun jarak rumahnya yang tidak terlalu dekat dengan sekolah tidak diterima, namun siswa dengan NEM  rendah tapi dengan jarak lebih dekat malah diprioritaskan, menurutnya, dengan sistem zonasi maka yang diutamakan adalah penilaian kedekatan jarak yang juga diberlalukan sama dengan siswa lainnya.

"Ketika kondisi jarak sudah ada kesamaan tapi masih belum ada titik temu, maka persaingan berdasarkan nilai akademik baru dilakukan," katanya.

Sementara itu, untuk nama yang tiba-tiba hilang dari sistem online PPDB yang sebelumnya ada, lanjutnya, hal tersebut karena data yang paling valid yakni pada Senin (9/7/2018) pukul 14.00 WIB. Sedangkan data sebelumnya merupakan data yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, proses tersebut dilakukan selama 12 jam sebelum jadwal pengumuman tersebut.

Kendati demikian, pihaknya sudah menerima sejumlah perwakilan orang tua siswa yang mengadukan persoalan terkait sistem zonasi. Hasil dari audiensi tersebut membuat satu kesepakatan bahwa, bahwa PPDB tahun 2018 ini sudah kami tutup sejak senin kemarin pada pukul 14.00 WIB.

Lebih jauh pihaknya akan menindaklanjuti beberapa pengaduan, seperti terkait kesulitan sistem zonasi yang tidak mempertimbangkan nilai akademik.

"Ini akan menjadi evaluasi kami untuk menggelar PPDB tahun depan, kita juga sebagai pemerintah daerah tidak bisa kontra produktif dengan kebijakan aturan pemerintah pusat," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR