180709155435-pj-se.jpg

dokumen galamedianews.com

Pj Sekda Nyatakan Tak Sepaham, Plt Bupati Bandung Barat Kebingungan, "Komunikasi Saja Tidak"

Bandung Raya

Senin, 9 Juli 2018 | 15:54 WIB

Wartawan: Dicky Mawardi

PELAKSANA Tugas (Plt)  Bupati Bandung Barat H Yayat T Soemitra merasa heran dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pejabat (Pj) Sekda Wandiana kepada sejumlah media. Pasalnya, dirinya tidak merasa berkomunikasi dengan Wandiana.

"Dia menyebut tidak sepaham, mau sepaham bagaimana komunikasi saja tidak. Bupati nelpon berkali-kali tidak diangkat, diajak rapat tidak hadir," kata Yayat di Ngamprah, Senin (9/7/2018).

Kang Yayat, sapaan karib Yayat T Soemitra mengatakan, merasa aneh dengan Wandiana. Karena dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama hajat Bandung Barat dalam momentum hari jadi KBB ke-11, sosok Pj Sekda itu tidak terlihat.

Sejumlah acara dalam sepekan terakhir seperti beberapa festival hingga gelaran budaya, sosok Pejabat Sekda dan sejumlah pejabat lainnya tidak nampak batang hidungnya. Padahal kata Kang Yayat, semua kegiatan itu adalah acaranya rakyat Bandung Barat.

Bahkan yang membuat Kang Yayat heran, Wandiana dalam kegiatan apel pun kerap membolos. Pun dalam berbagai agenda pemerintahan yang urgent.

"Bukan untuk saya. Saya tidak gila hormat, saya ini aktivis dan pengusaha. Justru aneh, mereka ini pejabat PNS yang mencari nafkah di KBB. Harusnya menghargai warga KBB, bukan tidak menghadiri berbagai acara," herannya.

Terkait rencana rotasi dan mutasi, Kang Yayat menyebut bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan. Semata-mata adalah untuk menjalankan agenda reformasi dan pelayanan publik pasca-kejadian OTT April lalu.

Disisi lain, kata dia, rotasi mutasi ini menjawab masalah kebutuhan organisasi. Apalagi dalam beberapa waktu kedepan, rotasi dan mutasi ini harus mengacu pada Undang-undang no 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, bahwa Paslon terpilih tidak bisa melakukan rotasi dan mutasi selama 6 bulan.

Lebih jauh dia menjelaskan, rotasi dan mutasi ini adalah lanjutan dari program sebelumnya. Bukan sesuatu yang mendadak sebagaimana dikatakan Wandiana. Sedangkan salah satu fungsi utama Pj Sekda adalah memastikan oppen bidding untuk rotasi dan mutasi berjalan lancar.

Dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, bernomor 800/2359/BKD, tertanggal 22 Mei 2018, tentang rekomendasi Pejabat Sekretaris Daerah KBB menegaskan, Bupati KBB untuk segera melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda KBB berkoordinasi dengan komisi ASN.

Tapi apa hendak dikata. Belum bekerja memastikan jalannya rencana rotasi dan mutasi, Wandiana malah menyebut mutasi dan rotasi di Pemkab Bandung Barat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan tidak benar.

"Ini saya memberikan data saja belum. Mau rapat baperjakat saja dia tidak hadir, masak kebijakan saya untuk stabilitas pemerintahan disandera begini. Tolong gentel, telpon diangkat, rapat hadir. Jangan menghambat begini," katanya.

Lebih jauh Kang Yayat mengingatkan tengang sejumlah regulasi terkait kode etik dan peraturan disiplin bagi PNS. Diantaranya pasal 26 nomor 43 tahun 1999 dan PP nomor 11 tahun 2017.

Bahwasannya Seorang aparatur negara harus melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Mereka harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan.

"PNS jangan ikut politik praktis. Ingatlah sumpah jabatan, kita itu sudah digaji rakyat. Perlihatkan karya nyata, bukan karya kata! Jangan malah menjauhi PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," tegasnya.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR