180709072505-tak-s.jpg

bandungbaratkab.go.id

Tak Sepaham dengan Plt Bupati, Plt Sekda KBB Pilih Mengundurkan Diri

Bandung Raya

Senin, 9 Juli 2018 | 07:25 WIB

Wartawan: Dicky Mawardi

PELAKSANA Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Wandiana memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu karena kecewa proses mutasi dan rotasi pejabat eselon 2, 3 dan 4  tanpa melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Ada persoalan dari proses mutasi yang sekarang dilaksanakan, yaitu tanpa melibatkan Baperjakat. Hal ini sudah saya komunikasikan dengan pak Plt. Bupati (Yayat T. Soemitra) tentang peraturan yang berkaitan dengan mutasi dan rotasi. Tapi sayangnya, peraturan perundang-undangan yang harusnya ditempuh tetap saja dilanggar. Kalau mutasi tetap jadi dilaksanakan pekan ini, jelas melanggar aturan, cacat hukum. Atas dasar itulah, saya memilih lebih baik mengundurkan diri dari jabatan sebagai plt.sekda," kata Wandiana melalui telepon, Minggu (8/7/2018) malam.

Wandiana menambahkan, beberapa kali sudah mengingatkan agar pelaksanaan mutasi harus dimulai dari proses di Baperjakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000 tentang  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pasal 14 menyebutkan pengangkatan PNS dalam  jabatan struktural harus melalui Baperjakat.

"Saya akan menemui pak bupati Senin besok (hari ini,red). Untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan plt. sekda. Buat apa saya bertahan, jika ada yang mestinya menjadi tugas seorang sekda tidak difungsikan," ujarnya.

Ia khawatir jika mutasi tetap dilaksanakan pada akhirnya dinyatakan tidak sah oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Aparatur Sipil Negara. Sehingga bisa menjadi bom waktu bagi bupati terpilih yang akan menggunakan pejabat-pejabat yang dimutasi tersebut.

Wandiana menyebutkan, mutasi dan rotasi di Pemkab Bandung Barat sudah mendapat persetujuan dari Mendagri. Dalam poin 5 surat persetujuan dari Mendagri tersebut jelas disebutkan apabila ternyata pelaksnaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut dibatalkan dan segala kebijakatn Plt. Bupati Bandung Barat terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.

"Saya berpegang pada poin 5 tersebut, makanya berkali-kali mengingatkan agar tempuh mekanisme yang sesuai peraturan. Ya, risikonya, jika melanggar aturan berarti mutasinya bisa dibatalkan, " kata Wandiana.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR