Tenaga Kontrak di Pemkab Bandung Barat Harus Dievaluasi

nusabali.com

Ilustrasi.

Tenaga Kontrak di Pemkab Bandung Barat Harus Dievaluasi

Bandung Raya

Selasa, 14 November 2017 | 19:05 WIB

Wartawan: Anshar Mohammad

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat  meminta eksekutif melakukan evaluasi kinerja pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Ketua Komisi II DPRD KBB, Dadan Supardan, perlu adanya evaluasi tersebut, untuk mengetahui terkait produktivitas capaian-capain kinerja yang dilakukan oleh para TKK sampai akhir tahun ini.

"Bagaimana TKK ini bisa menunjang kebutuhan dan capian target oleh SKPD, menjelang tahun 2018, para SKPD wajib mengevaluasi kinerja para TKK," kata Dadan di Padalarang, Selasa (14/11/2017).

Dikatakan Dadan, hampir setiap tahun jumlah TKK di KBB terus bertambah. Oleh karena itu, ia mempertanyakan sampai sejauh mana produktivitas TKK tersebut dalam bekerja.

Ia pun mengungkapkan, keberadaan TKK harus diseusaikan dengan kebutuhan oleh masing-masing SKPD.

"Ketika pekerjaan tidak bisa ditanggulangi oleh PNS, maka kebutuhan kinerja honorer sangat dibutuhkan. Namun, kontribusi kinerja TKK ini jelas harus efektif," kata Dadan.

Meskipun demikian, Dadan menambahkan bahwa pihaknya sangat mendukung keberadaan TKK ini. Bahkan iapun meminta pemerintah daerah bisa mengkaji kelayakan gaji para TKK tersebut.

"Kedepan harapanya gaji TKK itu bisa disesuaikan dengan upah minimun regional di KBB, itu standar minimalnya. Apalagi, saya tahu, TKK ini bekerja dari mulai pagi itu bisa sampai malam," ujar Dadan.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR