Penertiban PKL Labrak SK Bupati Garut

Daerah

Minggu, 21 Juli 2019 | 18:28 WIB

190721182452-pener.jpg

Robi Taufik Akbar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, saat ini tengah melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di beberapa ruas jalan pusat Kota Garut. Namun kendati proses penertiban berjalan dengan aman tanpa mendapatkan perlawanan dari PKL, sebagian orang menilai langkah Pemkab Garut terkesan tebang pilih dan bertabrakan dengan aturan. Misalnya, Bupati Garut Rudy Gunawan, pernah mengeluarkan SK Bupati terkait pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Siliwangi, termasuk memberikan bantuan gerobak."Jadi siapa yang melanggar aturan Perda K3 tersebut. Justru yang melanggar Perda K3 itu Pemkab Garut termasuk Bupati Garut," ujar Dewan Penasehat Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) Rawink Rantik, Minggu (21/7/2019).Dikatakannya, selain melanggar aturan Pemkab Garut juga terkesan tebang pilih dalam menertibkan PKL. Yang mana di area perkantoran Pemkab Garut terdapat PKL kenapa mereka tidak juga ditertibkan terasuk ditempat lainnya. "Jangan sampai PKL yang berada di pusat kota terus-menerus dijadikan sasaran Pemkab Garut, tetapi aturan yang dibuat juga di labrak sendiri oleh Pemkab Garut," cetusnya.Rawink Rantik menilai penertiban PKL yang saat ini dilakukan Satpol PP, hanya sebagai penghamburan biaya saja dan tidak akan ada hasilnya. Untuk penertiban PKL Pemkab Garut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar. Jadi dalam satu bulan biaya penertiban sebesar Rp 17 juta. "Semua anggaran itu merupakan uang rakyat, kenapa kami yang ditertibkan selaku PKL, seharusnya Bupati Garut Rudy Gunawan, bisa mempertanggung jawabkan biaya anggaran untuk pembuatan gerobak yang sudah di berikan pada PKL yang ada di jalan Siliwangi,"

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR