Tanggulangi Kekeringan, Bupati Bekasi Pilih Kirim Bantuan Air

Daerah

Selasa, 16 Juli 2019 | 13:13 WIB

190716131814-tangg.jpeg

pikiran-rakyat.com

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi bersikukuh untuk menggunakan langkah instan bagi warga untuk menanggulangi bencana kekeringan di Kecamatan Cibarusah. Pemkab Bekasi tetap lebih memilih mengirim bantuan air, daripada memasang pipa saluran langsung ke rumah warga.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, anggaran yang ada masih mencukupi untuk penanggulangan bencana. Kemudian pengiriman bantuan pun masih bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga di Cibarusah, sehingga pemasangan saluran air dinilai belum diperlukan.

Baca Juga: Waduh, Mobdin Bupati Bekasi Berplat Hitam dan Kedaluwarsa

“Bencana kekeringan kan langkah yang kami ambil bagaimana memasukan air sampai ke titik kekeringan itu sendiri. Itu sudah kami lakukan dengan menggunakan dana yang ada masih cukup,” kata Eka usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, kepada wartawan Pikiran Rakyat, Tommi Andryandi, Senin (15/7/2019).

Sedangkan terkait penyertaan modal hingga Rp 85 miliar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi untuk memasang saluran air pada warga kekeringan, Eka mengakui rancangan peraturan daerahnya belum diterbitkan. Hanya saja, Eka tidak menjelaskan penyebab penundaan penerbitan regulasi tersebut.

“Nanti akan kami lihat, perda penyertaan modal memang sudah evaluasi gubernur, tapi saya juga belum mengetahui perkembangannya,” ucap dia.

Baca Juga: Banyak Pelanggaran Kendaraan Dinas, Pemkab Bekasi Lakukan Razia

Seperti diketahui, Rp 85 miliar telah dialokasikan pada APBD 2019 untuk penanggulangan bencana kekeringan. Anggaran itu dialokasikan melalui penyertaan modal pada PDAM Tirta Bhagasasi.

Namun, anggaran tersebut tidak bisa digunakan karena Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal terhadap PT Tirta Bhagasasi tak kunjung dilembardaerahkan. Padahal, regulasi yang rampung dibahas tahun lalu itu telah mendapat evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Atas persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi pun mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Bekasi untuk segera menerbitkan lembar daerah terkait perda tersebut. Dewan memberikan waktu 14 hari sejak rekomendasi dibacakan untuk pemkab agar segera menerbitkan raperda tersebut.

“Mengingat ditemukannya beberapa produk hukum daerah yang belum diundangkan dalam lembaran daerah oleh Pemkab Bekasi, padahal dalam penyusunan perda menggunakan anggaran yang tidak sedikit, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar perda segera diundangkan oleh Bupati Bekasi menjadi Lembaran Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak rekomendasi ini dibacakan dalam sidang paripurna,” kata anggota dewan, Anden saat membacakan rekomendasi pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR