Kejari Kabupaten Tasik Tangkap Seorang Kades Atas Dugaan Korupsi

Crime Story

Rabu, 26 Juni 2019 | 08:32 WIB

190626083527-kejar.jpg

dok

Ilustrasi

KEJAKSAAN Negeri Kabupaten Tasikmalaya menangkap Kepala Desa Sukahening, UD atas dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2017. Sebelumnya, Kejari Kabupaten Tasikmalaya juga telah menetapkan FG sebagai tersangka.

Namun jaksa belum menahan tersangka FG.

"Oknum Kepala Desa berinisial UD dan seorang lagi yaitu FD sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Mereka mengerjakan proyek Tembok Penahan Tebing (TPT) bersama-sama menyelewengkan anggaran Bankeu dari Pemkab Tasikmalaya," kata Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani, Selasa (25/6/2019) petang kemarin.
 
Menurut Sri, oknum kades UD bersama FG merugikan uang negara sekitar Rp878 juta dari total anggaran sekitar Rp2,1 miliar.

Modus kedua tersangka, lanjut Sri, berbeda-beda. Tersangka FG sebagai TPK mengerjakan proyek tidak sesuai antara jumlah anggaran dan mutu pekerjaan. Hal itu diketahui setelah tim ahli memeriksanya.

Karena mutu pekerjaan yang tidak sesuai itu, kata Sri, negara dirugikan Rp472 juta lebih oleh FG.

"Pelanggaran lainnya yakni FG ini bukan warga Kabupaten Tasikmalaya, padahal dalam aturan pekerjaan di tingkat desa TPK-nya harus orang setempat," katanya.

Selain itu, FG juga memotong uang dari total Rp2,1 miliar sebesar 30 persen untuk salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengusulkan Bankeu tersebut.

Sedangkan tersangka UD menyelewengkan anggaran dengan modus pajak tidak disetorkan kepada kas negara sebesar Rp116 juta. UD juga terkait dengan kasus pekerjaan TPT serta pemotongan Bankeu tersebut.

Disinggung terkait dengan status salah satu anggota DPRD yang mengusulkan Bankeu untuk Desa Sukahening tersebut, Sri mengungkapkan, hingga saat ini anggota DPRD itu baru sebatas saksi.

Akan tetapi jika ada bukti baru dalam proses penyidikan, kata Sri, tidak menutup kemungkinan dinaikkan statusnya sesuai dengan hasil penyidikan lanjutan.

"Jika proses penyidikan ada temuan bukti baru, status menjadi tersangka atau tidak," ujarnya.

Sementara Kades UD dan FG dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR