Saksi Sebut Pemotongan DAK Atas Instruksi Kadisdik

Meja Hijau

Senin, 17 Juni 2019 | 15:14 WIB

190617151526-saksi.jpg

Lucky M. Lukman

SIDANG perkara tindak pidana korupsi pemotongan dana alokasi khusus (DAK) fisik SMP untuk Kabupaten Cianjur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Senin (17/6/2019). Sebanyak delapan orang saksi ddihadirkn memberikan kesaksian untuk terdakwa Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Mochtar dan saudara sepupunya, Tubagus Cepy Sethiady serta Kepala Dinas Pendidikan Cecep Sobandi dan Kabid SMP, Rosidin. 

Dalam kesaksiannya, Kepala SMP Negeri 3 Cilaku Kabupaten Cianjur, Tuti Sofiah Susilawati mengungkapkan, pemotongan DAK fisik SMP dari APBN oleh sekolah penerima sebesar 17,5 persen diintruksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Cecep Sobandi dan Kabid SMP, Rosidin.
"Jadi semua kepala SMP penerima DAK fisik dapat pengarahan dari Pak Kadisdik dan pak Kabid, di hotel di Cipanas Cianjur. Beliau menyampaikan agar penerima DAK mengerti agar DAK yang dicairkan bisa dibagi," terang Tuti dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Daryanto. 
Tuti dalam kesaksiannya bahkan menyebut, Cecep Sobandi berkata soal tahun politik saat memberikan pengarahan. 
"Pak Cecep bilang mohon mengerti (untuk berbagi) karena ini sedang tahun politik. Makna mengerti dalam pemahaman kami ya membagi DAK. Nilainya yang tadi saya sampaikan, sebesar 17,5 persen," ungkap Tuti.
Atas keterangan saksi Tuti, Ketua Majelis Hakim Daryanto sempat menanyakan apakah saat itu terdakwa Cecep dan Rosidin menyebut perintah pemotongan berasal dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Mochtar. Tuti pun menjawab secara tegas. 
"Tidak ada, pak Kadis dan pak Kabid tidak menyebut pemotongan itu perintah dari pak bupati," katanya.
Ditambahkan Tuti, SMP Negeri 3 Cilaku menerima DAK fisik SMP senilai Rp 280 juta. Dana tersebut diberikan untuk pemanfaatan pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium dan mebeuler. Dana sebesar itu kemudian dipotong sebesar 17,5 persen.
"Karena perintahnya begitu, (dipotong) sebesar 17,5 persen. Kalai tidak begitu saya takut ada apa-apa karena yang meminta atasan saya," uj‎ar Tuti.
"Apakah memberikan potongan itu karena terpaksa? Kalau terpaksa, kenapa saudara saksi tidak protes?" tanya Majelis Hakim. 
Tuti pun kembali mengatakan, ia dan kemungkinan kepala sekolah lainnya memiliki perasaan yang sama.  "Atas instruksi pak, terpaksa. Kami tidak ada yang berani protes, takut pak. Takut tidak dibagi anggaran lagi tahun berikutnya, takut juga dipindahkan (dimutasi)," papar Tuti. 
Hal senada dikatakan Kepala SMP PGRI 3 Cianjur, M Usep. Ia menyebut sekolahnya menerima DAK sebesar Rp 260 juta. "Saya diminta setor 17,5 persen ke orang dinas via sub rayon. Saya sendiri tidak tahu untuk apa 17,5 persen itu," ujar Usep. 
Seperti diketahui, pada Mei 2017 Pemkab Cianjur mengajukan proposal DAK fisik tahun 2018 senilai Rp 945 miliar lebih. Akan tetapi, setelah disinkronisasi oleh Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbud, ‎Disdik Pemkab Cianjur mendapat alokasi DAK fisik 2018 sebesar Rp 48,8 miliar.
Dana itu terdiri terdiri dari biaya untuk pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehab ruang belajar dan penunjang lainnya sebesar Rp 46,8 miliar lebih untuk 137 SMP di seluruh pelosok Kabupaten Cianjur. Adapun sisanya, Rp 1,99 miliar lebih untuk biaya umum‎.
Hanya saja, nilai Rp 48,8 miliar itu tidak diterima utuh karena sebagian uang untuk sekolah dipotong oleh kepala sekolah atas perintah Kadisdik dan Kabid SMP, Rosidin.
Dalam perkara ini, para terdakwa terancam pidana paling rendah 4 tahun setelah jaksa menerapkan Pasal 12 e Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, Pasal 12 f Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana‎ dan Pasal 11Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana‎

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR